RI: Agresi Israel Perburuk Krisis Kemanusiaan di Gaza

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Indonesia melontarkan kecaman keras atas serangan militer terbaru Israel di Jalur Gaza yang terjadi di tengah upaya implementasi kesepakatan gencatan senjata. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menilai operasi militer tersebut menghambat proses perdamaian dan memperburuk krisis kemanusiaan yang masih melanda Palestina.

Melalui pernyataan resmi di akun X pada Selasa (4/8/2026), Kemlu RI menyebut serangan terbaru Israel berlangsung ketika proses implementasi Peace Plan Gaza mulai menunjukkan perkembangan.

“Serangan ini secara sengaja menghambat implementasi Peace Plan untuk Gaza dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina,” demikian pernyataan Kemlu RI.

Indonesia juga mendesak Israel agar segera menghentikan operasi militernya secara permanen dan menjalankan seluruh komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian gencatan senjata sesuai hukum internasional.

Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia meminta seluruh pihak menjamin keselamatan warga sipil, tenaga medis, serta pekerja kemanusiaan. Jakarta juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman, cepat, dan tanpa hambatan bagi masyarakat Gaza.

Dalam pernyataan yang sama, Indonesia menyambut laporan mengenai diterimanya roadmap implementasi fase kedua Peace Plan Gaza oleh Hamas dan sejumlah faksi Palestina, yang disebut selaras dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.

Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian konflik melalui Solusi Dua Negara (Two-State Solution) sebagai jalan menuju perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan menyeluruh di Timur Tengah.

Serangan terbaru Israel terjadi di tengah munculnya harapan baru terhadap implementasi gencatan senjata. Namun laporan sejumlah media internasional menyebut operasi militer tersebut kembali menimbulkan korban jiwa di Jalur Gaza.

Gelombang kecaman juga datang dari Qatar, Mesir, dan Turki sebagai negara mediator. Dalam pernyataan bersama, ketiganya mengkritik operasi militer Israel dan menyerukan agar seluruh pihak mematuhi kesepakatan gencatan senjata serta kewajiban berdasarkan hukum internasional.

Menurut ketiga negara tersebut, berlanjutnya operasi militer berpotensi menghambat implementasi fase lanjutan proses perdamaian yang sedang diupayakan.

Di sisi lain, Hamas menyatakan tetap berkomitmen terhadap roadmap yang telah diumumkan, namun menegaskan pelaksanaannya bergantung pada penghentian operasi militer Israel di Jalur Gaza.

Konflik di Gaza hingga kini masih menjadi perhatian dunia. Berbagai negara dan organisasi internasional terus menyerukan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta percepatan proses politik guna mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan bagi Palestina dan Israel. (Mun)