DPRD DKI Desak BUMD Maksimalkan Aset untuk Tingkatkan PAD

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap penyertaan modal daerah. Pasalnya, pemeriksaan BPK pada 2025 terdapat sejumlah temuan lama yang belum terselesaikan hingga sekarang.

“Yang jadi fokus itu rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tahun 2025 rata-rata tidak terlalu banyak rekomendasinya dan sebagian sudah ditindaklanjuti. Yang menjadi momok justru temuan-temuan tahun lama yang belum juga diselesaikan,” kata Baco di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Dirinya melihat, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian DPRD ialah piutang BUMD kepada pihak ketiga yang belum berhasil ditagih. Permasalahan tersebut terus muncul dalam laporan pemeriksaan dan berpotensi membebani kinerja perusahaan daerah dalam jangka panjang.

“Terutama piutang-piutang BUMD kepada pihak ketiga yang belum tertagih. Ini terus menjadi catatan dan akan menjadi beban bagi BUMD kalau tidak segera diselesaikan,” ujarnya.

Untuk itu, kata Baco, Komisi B DPRD DKI meminta manajemen BUMD segera menyusun formula penyelesaian piutang bermasalah dengan melibatkan BPK dan pihak terkait agar persoalan tersebut tidak terus berulang.

“Kami minta segera dicarikan formula dan dikonsultasikan dengan BPK maupun pihak hukum lainnya agar persoalan ini tidak terus menjadi duri dalam daging bagi BUMD,” tutur dia.

Selain menyelesaikan persoalan piutang, Baco menilai BUMD harus mengubah pola pikir dari perusahaan yang bergantung pada suntikan modal pemerintah menjadi entitas bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan dan memberi kontribusi nyata kepada APBD DKI Jakarta.

Tak hanya itu, dirinya melihat masih banyak aset milik BUMD yang belum dimanfaatkan secara optimal. Aset berupa tanah, bangunan maupun properti lainnya dinilai memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan.

“BUMD DKI harus sudah bisa menjadi bagian yang menyumbang PAD. Jangan berpikir terus mendapatkan PMD. Yang harus dilakukan sekarang adalah memaksimalkan aset-aset yang belum menghasilkan,” katanya.

Dirinya menambahkan, sejumlah BUMD besar seperti Ancol, Jakpro, Pasar Jaya, dan Sarana Jaya memiliki aset strategis yang dapat dioptimalkan. Menurut dia, direksi dan komisaris perlu bergerak lebih cepat mencari skema kerja sama dan pengembangan usaha agar aset tersebut memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Direksi serta komisaris harus cepat berpikir bagaimana aset-aset itu bisa menjadi pemasukan bagi perusahaan dan memberikan manfaat untuk APBD DKI Jakarta,” katanya. (Ari)