Kabinet Prabowo Dinilai Obesitas, Pengamat: Belum Stabilnya Arah Pemerintahan

AKTUALITAS.ID – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kritik tajam. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai Presiden Prabowo masih disibukkan dengan urusan konsolidasi politik ketimbang fokus menunaikan janji-janji kampanye, menyebabkan sejumlah program unggulan menjadi terbengkalai.

Kritik ini disampaikan Fernando melalui keterangan tertulis pada Senin (13/10/2025), menyoroti belum stabilnya arah pemerintahan.

“Kabinet dengan jumlah obesitas dan bongkar pasang anggota kabinet belum menunjukkan arah yang baik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Fernando.

Konsolidasi Politik Jadi Biang Kerok Kinerja

Fernando menilai Presiden Prabowo terlalu banyak menghabiskan waktu dan energi untuk mengonsolidasikan kelompok masyarakat dan kekuatan politik yang belum sepenuhnya mendukung pemerintahannya. Kondisi ini, katanya, sempat mengganggu stabilitas politik, yang terlihat dari gelombang aksi demonstrasi pada Agustus lalu.

Ia mendesak agar sisa empat tahun masa jabatan digunakan untuk bekerja sungguh-sungguh. Perombakan Kabinet Merah Putih, lanjutnya, seharusnya bukan sekadar ajang bagi-bagi jabatan kepada pendukung, melainkan untuk soliditas dan maksimalisasi kinerja.

Secara spesifik, Fernando menyoroti kebijakan yang terkesan “obral” jabatan strategis kepada purnawirawan TNI. “Terkesan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya untuk bagi-bagi kekuasaan dan memuaskan teman-temannya yang pernah bersama-sama di Tentara Nasional Indonesia (TNI),” sindirnya.

Program Unggulan Masih Penuh Persoalan

Fernando juga menyoroti program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya masih bermasalah dalam tata kelola. Alih-alih hanya memperbanyak penerima, pemerintah didesak untuk membenahi sistem pelaksanaannya secara menyeluruh.

Selain itu, kinerja kementerian secara umum juga dinilai jauh dari memuaskan. “Saya melihat belum ada kementerian atau lembaga yang kinerjanya sudah dapat memuaskan masyarakat,” tegasnya.

Fernando mendesak Presiden Prabowo untuk segera merealisasikan hilirisasi industri, khususnya sektor tambang dan kelapa sawit, sebagai prioritas utama peningkatan pendapatan negara.

“Segera copot kalau memang Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tidak mampu menjalankannya atau menteri-menteri lain yang tidak jelas hasil kerjanya namun sangat menikmati fasilitas dari negara,” pungkas Fernando, menuntut tindakan tegas bagi menteri yang gagal. (Purnomo/Mun)