Muzani: Presiden Prabowo Berhak Menentukan Reshuffle Kabinet

AKTUALITAS.ID – Isu perombakan kabinet kembali mencuat, mengingat hampir satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi spekulasi mengenai potensi reshuffle lanjutan, Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa keputusan mengenai pergantian menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

“Semua itu kewenangan Presiden. Saya tidak memahami dan belum mengikuti dengan detail,” kata Muzani di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Tiga Kali Reshuffle dalam Kepemimpinan Prabowo

Sejauh ini, Presiden Prabowo tercatat sudah melakukan perombakan Kabinet Merah Putih sebanyak tiga kali dalam waktu yang relatif singkat. Reshuffle ini melibatkan penggantian menteri dari posisi strategis hingga mengisi kekosongan jabatan.

Reshuffle Pertama terjadi pada 19 Februari 2025, saat Satryo Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

Reshuffle Kedua pada 8 September 2025 menjadi yang paling disoroti karena melibatkan nama-nama besar seperti Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Budi Gunawan (Menko Polkam). Jabatan-jabatan kunci yang berganti saat itu:

Menteri Keuangan: digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Menteri Koperasi: digantikan oleh Ferry Juliantono.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Tidak hanya itu, Reshuffle Ketiga dilakukan pada 17 September 2025 untuk mengisi kursi yang kosong. Posisi penting yang terisi saat itu termasuk Menko Polkam yang kini dijabat oleh Djamari Chaniago dan Menpora yang diisi oleh Erick Thohir. Perombakan ini juga mengisi kursi Wamenaker dan mengganti Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Dengan tiga kali perombakan yang telah terjadi, pernyataan Ahmad Muzani menggarisbawahi bahwa dinamika kabinet sepenuhnya berada di bawah kendali diskresi Presiden Prabowo Subianto. (Purnomo/Mun)