Menkeu Purbaya Hadapi Hadangan LBP dan Misbakhun, Pengamat: Upaya Bongkar Kebocoran Era Jokowi

AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menjadi sorotan publik menyusul serangkaian gebrakan yang dilakukannya dalam satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Langkah-langkah ini dinilai sebagai “kado” bagi rakyat, namun di sisi lain mulai membuat gerah sejumlah pejabat dan pengusaha yang sebelumnya dianggap tidak terusik.

Pengamat dan Senator ProDEM, Wawan Leak, menilai langkah Menkeu Purbaya saat ini ibarat sedang “makan bubur panas”, yang harus dimulai dari pinggir sebelum ke tengah.

Menurutnya, gebrakan ini merupakan bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk menyelamatkan dan merekonstruksi tata kelola keuangan negara.

“Tentunya Presiden Prabowo mempunyai strategi tujuan, untuk menyelamatkan keuangan negara dengan merekonstruksi tata kelola keuangan,” ujar Wawan Leak, yang juga inisiator Kaum Muda Progresif (KMP), dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Gebrakan Purbaya disebut telah memicu reaksi keras dari tokoh-tokoh berpengaruh. Wawan mencontohkan bagaimana Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dilaporkan “meradang” ketika Menkeu Purbaya menolak membayar proyek kereta api cepat.

Tak hanya itu, perlawanan juga datang dari parlemen. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, dinilai mulai sibuk “menghadang derap langkah Purbaya.”

Wawan mengkritik keras langkah Misbakhun yang dianggap membatasi Menkeu Purbaya untuk melakukan “cek ribet” dengan kementerian lain.

“Bagaimana dia sebagai Ketua Komisi XI, membatasi Menkeu Purbaya untuk tidak lakukan cek ribet dengan kementerian lain. Dan mestinya fungsi kontrol tersebut difungsikan oleh DPR RI,” tegas Wawan.

Menurut Wawan, DPR pada periode 10 tahun sebelumnya justru menjadi “legitimator dari tata kelola keuangan negara yang tidak berpihak pada rakyat.”

Gebrakan Menkeu Purbaya tidak hanya berhenti pada penolakan pembayaran, tetapi juga menyentuh Proyek Strategi Nasional (PSN). Wawan menyebut penghapusan PSN di beberapa titik dilakukan karena didasari oleh semangat anti “penghamburan uang rakyat dan pengalokasian tidak semestinya.”

Wawan menyoroti tajam tata kelola keuangan di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang dinilainya sarat dengan kebocoran. Kebijakan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani, juga dikritik sangat tidak berpihak pada rakyat dan lebih menguntungkan kaum oligarki.

“Publik pun tahu, bahwa di era Jokowi banyak sekali kebocoran keuangan negara,” katanya.

Salah satu kebijakan yang disorot adalah tax amnesty, yang menurut Wawan, adalah “bentuk akal-akalan untuk mensiasati pajak negara.”

Kini, harapan besar disandarkan kepada Purbaya. “Segenap rakyat Indonesia sangat berharap, Menkeu Purbaya bisa mengembalikan dan menyelamatkan uang negara. Dan tentunya dengan mengeluarkan kebijakan, dalam pengelokasian keuangan negara dengan tepat dan benar,” tutup Wawan Leak. (Mun)