Mentan Ajak Ubah Narasi “Pesta Babi” Menjadi “Pesta Panen” di Tanah Papua

AKTUALITAS.ID – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menanggapi film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti pembukaan lahan dan isu deforestasi di Merauke, Papua, untuk proyek pangan pemerintah.

Dalam konferensi pers Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026), Apolo mengatakan film tersebut memuat sejumlah masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait pelibatan masyarakat adat dan aspek pelestarian lingkungan.

Menurutnya, pemerintah akan memperhatikan aspek social engineering yang mencakup sosialisasi, keterlibatan masyarakat adat, hingga rekrutmen tenaga kerja yang mengutamakan orang asli Papua. Selain itu, aspek environmental engineering juga akan menjadi perhatian melalui pertimbangan dokumen lingkungan dan upaya pelestarian alam.

“Ini menjadi masukan bagi kami,” kata Apolo.

Meski demikian, Apolo menilai informasi mengenai proyek strategis nasional (PSN) di Papua perlu disampaikan secara berimbang kepada publik. Ia mengakui masih terdapat kelompok masyarakat yang menolak pelaksanaan program tersebut, namun banyak pula yang mendukung.

“Secara de facto di Papua memang ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menolak pelaksanaan PSN, tetapi banyak juga masyarakat yang menerima pelaksanaan PSN yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita mesti memberikan informasi yang berimbang kepada publik,” ujarnya.

Apolo menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki kewajiban mengawal berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat agar berjalan dengan baik.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai program pembangunan pertanian di Papua seharusnya dipandang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan mengajak publik mengubah narasi “Pesta Babi” menjadi “Pesta Panen”.

“Alangkah indahnya kalau Pesta Babi ini kita ubah menjadi Pesta Panen,” kata Amran.

Menurut dia, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun yang seluruhnya ditujukan untuk mendukung masyarakat Papua melalui pembangunan lahan sawah serta pengembangan berbagai komoditas pertanian seperti kakao, pala, kopi, kelapa, sagu, dan ubi.

Amran menegaskan program tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan badan usaha milik negara, melainkan untuk masyarakat yang mengelola lahan milik mereka sendiri.
Menanggapi pertanyaan apakah isu yang diangkat dalam film dokumenter tersebut akan mengganggu upaya menjadikan Papua sebagai lumbung pangan kawasan timur Indonesia, Amran menegaskan program pembangunan pertanian tetap berjalan.

“Yang kita fokuskan adalah pesta panen di Tanah Papua,” pungkas Amran. (Micko)