PPI Nilai Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi Sistem Demokrasi

AKTUALITAS.ID – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai kemunculan Kabinet Bayangan yang digagas kalangan akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat. Kehadiran inisiatif tersebut dinilai bertujuan memperkuat fungsi check and balances terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama ketika pengawasan politik dari parlemen dinilai belum optimal.

Langkah tersebut muncul setelah koalisi akademisi dan masyarakat sipil meluncurkan Kabinet Bayangan sebagai kanal pengawasan alternatif terhadap kebijakan pemerintah. Inisiatif itu diprakarsai pakar hukum tata negara Feri Amsari bersama Ahmad Jilul Qur’ani Farid dari Masyarakat Transparansi Indonesia.

“Kehadiran kabinet bayangan untuk memberikan check and balances. Kenapa demikian? Karena narasi yang muncul selama ini adalah tidak pernah ada kontrol yang terjadi secara terlembaga, khususnya dari kawan-kawan politisi di Senayan,” ujar Adi melalui kanal YouTube miliknya dikutip Jumat (24/7/2026).

Adi menjelaskan, kehadiran Kabinet Bayangan tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik nasional, di mana mayoritas partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan. Situasi tersebut memunculkan anggapan bahwa fungsi pengawasan dari parlemen terhadap pemerintah menjadi berkurang sehingga masyarakat sipil berinisiatif menghadirkan mekanisme kontrol alternatif.

Koalisi penggagas Kabinet Bayangan memposisikan diri sebagai oposisi berbasis riset yang bertugas mengevaluasi kebijakan pemerintah, menyusun rekomendasi alternatif, serta memberikan referensi kepada publik dalam menilai kinerja kabinet. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas demokrasi melalui kritik yang berbasis data dan kajian akademis.

Menurut Adi, kemunculan kelompok-kelompok kritis merupakan fenomena yang wajar dalam negara demokrasi. Ia menyebut partisipasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, peneliti, hingga organisasi nonpemerintah menjadi bagian dari dinamika politik yang sehat.

“Tentu dalam fenomena demokrasi secara umum, munculnya kelompok-kelompok kritis, gerakan aktivis, mahasiswa, civil society, LSM, penggiat demokrasi, kelompok akademisi, kampus, peneliti, dosen, dan seterusnya memang adalah perkara alamiah. Itulah yang disebut political opportunity,” ujar Adi.

Ia menambahkan, sistem demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Perbedaan tersebut dapat diwujudkan melalui kritik, masukan konstruktif, maupun usulan kebijakan alternatif selama disampaikan dalam koridor demokrasi.

Menurut Adi, keberadaan Kabinet Bayangan justru menjadi indikator bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia masih terjaga. Masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan tanpa harus menjadi bagian dari struktur politik formal.

“Karena di sebuah negara yang membuka dirinya dengan sistem demokrasi, maka salah satu yang selalu muncul adalah suara-suara yang mungkin punya narasi yang berbeda dengan keputusan politik pemerintah. Bisa sifatnya mengkritik, sifatnya konstruktif, bisa juga menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeda,” tuturnya.

Ia menilai kritik yang disampaikan kelompok masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi, bukan ancaman bagi pemerintah. Selama kritik disampaikan secara objektif dan berbasis argumentasi yang kuat, keberadaannya dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan.

“Itu mengindikasikan betapa demokrasi di Indonesia, betapa memberikan kritik di Indonesia cukup terbuka ruangnya. Mau punya pandangan yang berbeda dengan pemerintah, ada kabinet bayangan, ini adalah bagian dari konsekuensi demokrasi,” pungkasnya.