Lima Partai Kompak Lempar Wacana Pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu

AKTUALITAS.ID – Panggung politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mendadak membara. Lima partai politik pemilik kursi di DPRD Tapteng secara terbuka melemparkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu akibat buruknya tata kelola anggaran serta lambatnya penanganan bencana di daerah tersebut.

Koalisi lima partai yang terdiri dari Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB ini menilai roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Masinton berjalan pincang, tidak profesional, dan dipenuhi indikasi penyelewengan.

“Hal ini dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada. Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” tegas juru bicara pertemuan, Hazmi Arif Simatupang, Sabtu (5/9/2026).

Tekanan politik ini bermula dari catatan merah penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng Tahun Anggaran 2026 yang hingga bulan Agustus lalu baru merealisasikan angka sekitar 30 persen. Angka minim ini dinilai berpotensi melumpuhkan roda pembangunan serta pelayanan publik.

Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikabarkan telah dipanggil dan mendapat peringatan keras langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain amunisi soal anggaran jeblok, kubu DPRD juga menyoroti lambannya penanganan tanggap darurat bencana banjir serta karut-marut penyaluran bantuan sosial bagi para korban. Ironisnya, Fraksi PDI Perjuangan—partai yang dipimpin langsung oleh Masinton di Tapteng—menjadi satu-satunya faksi yang menolak rekomendasi penyaluran bantuan bencana tersebut.

Akibat akumulasi kekecewaan ini, kelima partai tidak hanya berhenti pada wacana pemakzulan, tetapi juga mengancam akan menyeret Bupati beserta jajaran OPD ke ranah hukum atas dugaan penyimpangan anggaran. Kendati demikian, mereka mengaku masih membuka pintu untuk duduk bersama dengan menghadirkan lembaga pengawas negara seperti Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BPKP, hingga KPK.

Menanggapi rongrongan politik yang mengancam kursinya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu tidak tinggal diam. Ia menepis mentah-mentah seluruh tudingan tersebut dan menyebut wacana pemakzulan itu sebagai skenario murahan dari kelompok politik sakit hati yang gagal move on pasca-Pilkada.

“Itu segelintir kelompok politik yang belum move on sejak pilkada. Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat Pilkada paslon yang mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah,” ujar Masinton saat dikonfirmasi.

Masinton justru balik menuding bahwa kubu lawan sengaja mempolitisasi musibah bencana alam demi kepentingan menjatuhkan dirinya. Ia mengeklaim pihak legislatif di DPRD lah yang selama ini mangkir dan tidak pernah serius membahas rancangan peraturan daerah (Perda) ususan eksekutif untuk percepatan pemulihan pascabencana. (Bowo/Mun)