Lunas: Jangan Sampai MBG Jadi Ladang Oknum

AKTUALITAS.ID – Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kecaman keras. Bukannya membawa sehat, program ini justru memakan korban setelah ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo, Jawa Timur, dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan massal. Insiden ini menelanjangi fakta bahwa perombakan petinggi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) tak membawa dampak nyata di lapangan.

Pengamat dari Swarna Dwipa Institute sekaligus Aktivis ’98, Lutfi Nasution (Lunas), melontarkan kritik tajam terhadap insiden ini. Ia mengibaratkan pergantian pejabat BGN sekadar kosmetik jika eksekusi di bawahnya tetap berantakan.

“Ibarat mengganti nakhoda, tapi awak dan mesin di bawahnya tetap karatan dan keropos, kapal pasti akan menabrak karang. Kasus Sidoarjo membuktikan reformasi dan pengawasan di BGN belum menyentuh akar rumput,” tegas Lutfi, Senin (7/9/2026).

Lutfi menuntut investigasi menyeluruh dan transparan terhadap rantai pasok penyediaan makanan MBG di Sidoarjo. Menurutnya, ada dua dugaan kuat yang menjadi biang kerok petaka ini.

Pertama, kelalaian manusia (human error). Tekanan untuk memenuhi target jutaan porsi setiap hari sangat rentan membuat penyedia makanan mengabaikan kontrol suhu penyimpanan, kebersihan pekerja, dan batas waktu distribusi.

Kedua, kejahatan mafia pangan. Lutfi mewanti-wanti pemerintah agar tidak naif melihat besarnya anggaran proyek sosial ini. Ia mencurigai adanya celah manipulasi demi keuntungan sepihak.

“Ketika proyek dengan target jutaan porsi digulirkan, selalu ada celah bagi oknum vendor atau mafia pangan lokal untuk memangkas kualitas demi margin keuntungan yang lebih besar,” kecamnya.

Jika terbukti ada kesengajaan menggunakan bahan tak layak konsumsi, Lutfi mendesak penindakan hukum tanpa kompromi. “Efek jera mutlak diperlukan agar penyedia tidak bermain-main dengan keselamatan nyawa anak-anak.”

Sebagai solusi darurat, Lutfi mendorong audit menyeluruh pada seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sertifikasi keamanan pangan tak boleh sekadar kertas administrasi. Ia juga mendesak pelibatan komite sekolah, orang tua, dan puskesmas sebagai pengawas kualitas makanan harian, serta pemanfaatan pangan lokal demi memangkas jarak distribusi.

Kasus keracunan di Sidoarjo menjadi alarm bahaya bagi keberlanjutan program andalan ini. Evaluasi tidak bisa lagi ditunda jika pemerintah tak ingin kehilangan simpati masyarakat.

“Program MBG adalah niat mulia Presiden untuk investasi masa depan. Jangan sampai niat baik ini dikotori oleh kelalaian birokrasi atau keserakahan segelintir oknum. Jika tidak dievaluasi secara fundamental detik ini juga, kepercayaan publik akan runtuh,” pungkas Lutfi. (Mun)