DPR Minta Sanksi Keras bagi Operator Kapal yang Membandel

AKTUALITAS.ID – Tragedi terbaliknya KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin dengan 243 penumpang di dalamnya memantik amarah di Senayan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, secara tegas menolak jika musibah maut ini terus-menerus dituding sebagai “takdir” atau sekadar faktor cuaca ekstrem.

Politisi PKB ini menilai insiden yang terjadi pada Minggu (13/9/2026) tersebut merupakan akumulasi dari kelalaian sistemik yang sudah berurat berakar, serta lemahnya pengawasan dari otoritas berwenang. Sederet catatan hitam transportasi laut sebelumnya mulai dari KMP Mutiara Sentosa II, KM Prince Soya, KMP Putri Yasmin, hingga KM Nurul Salsa menjadi bukti nyata bahwa pemerintah kecolongan berkali-kali.

“Kita tidak boleh lagi menganggap musibah di laut sebagai sekadar ‘takdir’ atau faktor cuaca semata. Ini adalah akumulasi dari kelalaian sistemik dan lemahnya pengawasan,” ujar Huda dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengambil langkah taktis berupa kebijakan radikal, bukan sekadar sanksi administratif atau inspeksi reaktif yang hanya sebatas pencitraan pasca-kejadian. Huda menyoroti sanksi ringan yang selama ini diberikan kepada operator nakal tidak pernah memberikan efek jera yang berarti.

Dalam waktu dekat, DPR akan memanggil pihak Kemenhub, Otoritas Pelabuhan (Syahbandar), serta operator terkait untuk meminta pertanggungjawaban penuh atas tragedi KMP Virgo Transport 8.

Guna membendung jatuhnya lebih banyak korban jiwa di masa depan, DPR membeberkan tiga langkah darurat mutlak yang harus segera dieksekusi pemerintah:

Grounding Kapal Tak Laik Jalan: Hentikan sementara operasional seluruh kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan ketat, khususnya yang melayani rute penyeberangan padat penumpang.

Cabut Izin Permanen & Sikat Oknum: Berikan hukuman mati perizinan bagi perusahaan pelayaran yang terbukti overload atau memalsukan manifes. Tangkap dan proses hukum oknum regulator yang terbukti kongkalikong.

Sistem Manifes Digital Real-Time: Integrasikan perizinan berlayar dengan data kependudukan secara langsung demi akurasi mutlak jumlah nyawa yang diangkut.

Selain mendesak pembenahan struktural, Huda juga meminta Basarnas untuk mengerahkan seluruh daya dan upaya secara maksimal dalam misi penyelamatan korban. Pemerintah diwajibkan untuk memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan psikologis serta hak kompensasi yang layak dan adil. (Andrey/Mun)