Kuliah Umum di Akpol, Irjen Herry Heryawan: Pemimpin Polri Harus Mampu Membaca Perubahan

AKTUALITAS.ID – Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mendorong Taruna Akademi Kepolisian mempersiapkan diri menjadi pemimpin Polri yang mampu membaca perubahan, merancang kebijakan, dan membangun kolaborasi menghadapi persoalan masyarakat yang semakin kompleks. Pesan itu disampaikan dalam kuliah umum di Akpol, Semarang, Sabtu (3/10/2026).

“Karena itu, polisi tidak cukup hanya mampu merespons persoalan yang sudah terjadi, tetapi harus memiliki kemampuan membaca perubahan dan risiko sebelum berkembang menjadi krisis,” ujar Herry.

Kuliah umum tersebut diikuti Taruna Akpol Tingkat III Angkatan 59 Batalyon Bhayangkara Darma dan Tingkat II Angkatan 60 Batalyon Manggala Satya.

Herry menjelaskan, tantangan kepolisian berkembang semakin cepat akibat perubahan teknologi, pola kejahatan, derasnya arus informasi, hingga perubahan iklim.

Mandat utama kepolisian tetap sama, tetapi lingkungan tempat mandat itu dijalankan terus berubah. Kondisi tersebut menuntut polisi semakin dekat dengan masyarakat, responsif terhadap persoalan wilayah, adil dalam penegakan hukum, terbuka dalam pelayanan, serta adaptif terhadap teknologi, data, dan modus kejahatan.

“Jangan datang hanya membawa jawaban. Datanglah dengan kemampuan membaca, kemampuan bertanya, kemampuan belajar, dan kemauan untuk bekerja bersama,” kata Herry.

Ia menekankan, perwira Polri masa depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan command untuk menggerakkan organisasi. Mereka juga membutuhkan kemampuan design untuk merancang agar organisasi bekerja lebih baik.

Seorang perwira, kata Herry, harus mampu menerjemahkan masalah menjadi kebijakan, kebijakan menjadi program, dan program menjadi perubahan.

Dalam kuliah tersebut, Herry turut membawa pengalaman Polda Riau menghadapi persoalan keamanan yang beririsan dengan lingkungan.

Karakter Riau yang memiliki hutan, gambut, sungai, pesisir, perkebunan, industri, dan pertambangan membuat persoalan ekologis berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi, serta keamanan.

Sepanjang Januari hingga September 2026, karhutla di Riau tercatat mencapai 20.656,81 hektare dengan 63 tersangka. Pada periode 2025–2026, sebanyak 2.901 rakit PETI telah ditertibkan.

Kepolisian juga menangani 13 laporan terkait illegal logging dengan 20 tersangka serta enam laporan perambahan mangrove dengan luas mencapai 141 hektare.

Pengalaman itu menjadi salah satu dasar pengembangan konsep Green Policing di Polda Riau. Pendekatan tersebut menempatkan kerusakan lingkungan sebagai risiko keamanan yang membutuhkan perpaduan data, penegakan hukum, teknologi, kolaborasi, dan pemulihan lingkungan.

“Green Policing bukan perubahan identitas Polri. Ini adalah perluasan cara kita memahami keamanan,” ujar Herry.

Ia meminta para taruna kelak tidak hanya mengenali angka kriminalitas dan jumlah penduduk di wilayah penugasan. Perwira juga perlu memahami sungai, hutan, sumber air, kawasan rawan, aktivitas ekonomi, konflik lahan, serta perubahan lingkungan.

Herry menyebut kemampuan tersebut sebagai ecological literacy yang kemudian perlu berkembang menjadi ecological leadership dalam pengambilan kebijakan kepolisian.

Selain itu, ia menyebut sejumlah kemampuan yang dibutuhkan pemimpin Polri masa depan, antara lain sensemaking, reframing, questioning, pengambilan keputusan berbasis bukti, policy thinking, eksperimen, pemikiran lintas disiplin, dan collaborative leadership.

Herry juga mengingatkan inovasi harus berkembang menjadi sistem dan budaya organisasi agar tetap berjalan meski pemimpinnya berganti.

“Senjata utama Polisi bukanlah senjata, bukan pentungan, dan bukan pula kewenangan untuk menegakkan hukum. Senjata utama kita semua sebagai anggota Polri adalah kepercayaan dari masyarakat,” tegas Herry. (Bambang Irawan)