Connect with us

NASIONAL

Kemenkop Dorong Koperasi Kelola SPBUN, Perkuat Usaha Perikanan hingga Pasar Ekspor

Aktualitas.id -

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan hal itu saat mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam peresmian operasional SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana dan pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11/2026).

AKTUALITAS.ID – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong koperasi nelayan memperluas kegiatan usaha, mulai dari pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil perikanan, hingga pemasaran ke pasar internasional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi koperasi dalam rantai usaha perikanan sekaligus meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan hal itu saat mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam peresmian operasional SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana dan pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11/2026).

Panel mengatakan, ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi persoalan mendasar bagi nelayan. Biaya BBM diperkirakan menyerap sekitar 60–70 persen dari total biaya operasional penangkapan ikan.

Kondisi tersebut membuat akses terhadap BBM sangat menentukan kemampuan nelayan untuk melaut dan memperoleh pendapatan.

“Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, melainkan persoalan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan,” ujar Panel.

Menurut dia, koperasi memiliki posisi strategis dalam memperluas akses BBM bagi nelayan. Dari 419 SPBUN yang tercatat secara nasional, sebanyak 157 unit di antaranya telah dikelola koperasi.

Angka tersebut menunjukkan koperasi mulai mengambil peran dalam penyediaan dan distribusi energi bagi masyarakat pesisir.

Perluas SPBUN dan Benahi Distribusi BBM Bersubsidi

Panel menyebutkan Kemenkop mendorong empat langkah untuk memperkuat layanan BBM bagi nelayan, yakni memperluas jaringan SPBUN berbasis koperasi, menyesuaikan alokasi BBM bersubsidi dengan kebutuhan riil, memperbaiki tata kelola penyaluran, serta mengintegrasikan SPBUN dengan ekosistem usaha perikanan.

BACA JUGA  Kemenkop UKM dan OJK akan Tindak Tegas Koperasi yang Tak Miliki Izin

Kemenkop juga mendorong pembangunan SPBUN di sentra perikanan dan kawasan pesisir yang memiliki kebutuhan BBM tinggi, tetapi belum terjangkau lembaga penyalur resmi.

“Kementerian Koperasi siap mendorong koperasi nelayan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kawasan pesisir untuk menjadi mitra pengelola SPBUN melalui pola kemitraan usaha dengan Pertamina Patra Niaga,” kata Panel.

Selain memperluas jaringan, pembenahan pendataan kebutuhan BBM nelayan dinilai penting agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Untuk itu, koordinasi antara BPH Migas, Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, serta koperasi perlu diperkuat. Penentuan alokasi BBM harus mempertimbangkan jumlah nelayan, ukuran kapal, pola operasi penangkapan ikan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Dengan pendataan yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan kebutuhan, alokasi, realisasi penyaluran, hingga daerah yang mengalami kekurangan atau kelebihan pasokan.

“Jangan sampai terdapat alokasi BBM yang tidak terserap di suatu wilayah, sementara nelayan di wilayah lain justru kesulitan memperoleh BBM untuk melaut,” tegasnya.

Panel juga menilai koperasi perlu dilibatkan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Melalui basis keanggotaan nelayan, koperasi dapat membantu memvalidasi penerima manfaat, meningkatkan transparansi transaksi, serta memastikan BBM digunakan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan data BPH Migas, pada 2024 pemerintah menyediakan alokasi Solar bersubsidi melalui SPBUN sebesar 2,24 juta kiloliter. Namun, hingga 18 November 2024, realisasi penyalurannya baru sekitar 600 ribu kiloliter.

Sementara itu, pada 2025, pemanfaatan alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan dilaporkan baru mencapai sekitar 40–50 persen.

“Rendahnya pemanfaatan alokasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa nelayan tidak membutuhkan BBM. Justru, salah satu persoalan utama adalah keterbatasan infrastruktur penyaluran, belum meratanya lokasi SPBUN, proses administrasi dan rekomendasi pembelian, serta belum optimalnya pendataan kebutuhan BBM,” jelas Panel.

BACA JUGA  Data Koperasi Amburadul, Rieke Dorong Sentralisasi Data Koperasi Nasional

Menurut dia, persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan besarnya alokasi, tetapi juga kemampuan infrastruktur dan sistem penyaluran dalam menjangkau nelayan.

SPBUN Jadi Pintu Masuk Pengembangan Usaha Perikanan

Lebih lanjut, Panel menegaskan pengelolaan SPBUN tidak boleh berhenti pada penjualan BBM. Koperasi perlu mengembangkan unit usaha lain yang mendukung kegiatan nelayan, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan.

“Kita tidak ingin koperasi hanya mengelola penjualan BBM. Kita ingin koperasi mampu mengembangkan unit-unit usaha lain yang saling mendukung, seperti penyediaan es balok, cold storage, sarana produksi penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran produk kepada industri dan offtaker,” ujarnya.

Menurut Panel, integrasi berbagai unit usaha tersebut dapat memperkuat posisi tawar nelayan dalam rantai perdagangan perikanan.

Ketersediaan es dan fasilitas penyimpanan dingin, misalnya, dapat membantu menjaga kualitas hasil tangkapan. Sementara konsolidasi produk dan pemasaran bersama membuka peluang bagi nelayan memperoleh harga yang lebih baik.

“Dengan demikian, SPBUN menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem usaha koperasi nelayan dari hulu sampai hilir,” katanya.

Konsorsium Koperasi Bidik Pasar Malaysia

Selain meresmikan SPBUN, Kemenkop juga mendorong pengembangan konsorsium perdagangan Indonesia-Malaysia untuk memperluas pemasaran produk koperasi dan UMKM ke pasar internasional.

Konsorsium tersebut melibatkan Koperasi Produsen Karya Sarana, Koperasi Produsen Nelayan Balimbuk, dan Koperasi Pemasaran Nusantara Minang Madani. Kerja sama ini juga menggandeng GT Empire Global Sdn. Bhd. sebagai mitra perdagangan di Malaysia serta PT SEA LINSUM EXPRESS sebagai mitra transportasi laut dan logistik.

BACA JUGA  DPR Minta Rekrutmen Manajer Koperasi Merah Putih Dilakukan Ketat

Melalui kerja sama tersebut, koperasi mengintegrasikan pengumpulan hasil produksi, agregasi dan konsolidasi barang, transportasi laut, hingga pemasaran di negara tujuan.

Salah satu saluran pemasaran yang dikembangkan adalah Nusantara Mart di Malaysia untuk memperluas distribusi produk UMKM Indonesia.

Sejumlah produk yang disiapkan untuk pasar Malaysia meliputi kelapa, pisang, makanan ringan, rempah-rempah, cocopeat, serta produk koperasi lainnya yang memenuhi persyaratan ekspor.

Panel mengatakan, konsorsium perdagangan menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas usaha koperasi melalui kolaborasi antarkoperasi dan kemitraan dengan dunia usaha.

“Melalui pengembangan konsorsium perdagangan Indonesia-Malaysia, kami berharap koperasi dapat semakin memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan usaha, mengonsolidasikan produk, serta memperluas akses pemasaran hingga ke pasar internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut harus diikuti peningkatan profesionalisme pengelolaan usaha, penguatan tata kelola kelembagaan, serta konsistensi menjaga kualitas produk. Manfaat perdagangan juga harus dirasakan langsung oleh anggota koperasi.

Kemenkop menyatakan akan terus memperkuat kemitraan koperasi dengan BUMN, dunia usaha, dan mitra perdagangan internasional untuk membangun rantai usaha yang lebih terintegrasi.

Melalui pengelolaan SPBUN dan konsorsium perdagangan Indonesia-Malaysia, koperasi diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyalur kebutuhan produksi, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang mengendalikan proses pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk hingga ke pasar ekspor.

TRENDING