Survei Matriks Politik: Natalius Pigai dan Nusron Wahid Dinilai Terburuk

AKTUALITAS.ID – Survei terbaru Matriks Politik Indonesia memunculkan sorotan tajam terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Dalam survei yang dilakukan pada Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menempati posisi teratas dalam daftar menteri dengan penilaian terburuk dari responden.

Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, menyebut Natalius Pigai memperoleh penilaian tertinggi dalam kategori menteri terburuk sebesar 82,6 persen. Di posisi berikutnya terdapat Nusron Wahid dengan 78,3 persen, disusul Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang meraih 75,2 persen.

Daftar tersebut kemudian diikuti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dengan 68,2 persen, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebesar 65,7 persen, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan 60,7 persen.

“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Supriyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Menurut Supriyadi, penilaian publik tidak hanya dipengaruhi aspek kinerja semata, tetapi juga berkaitan dengan kontroversi pernyataan, komunikasi publik, hingga isu hukum yang menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Khusus Nusron Wahid, tingkat popularitasnya tercatat mencapai 72,9 persen. Sorotan terhadap dirinya dikaitkan dengan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang mencuat melalui operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, tingkat pengenalan masyarakat terhadap Natalius Pigai mencapai 54,3 persen. Adapun Dody Hanggodo berada di angka 27,7 persen. Survei mencatat sejumlah pernyataan kontroversial dan gaya komunikasi publik menjadi faktor yang ikut membentuk persepsi masyarakat terhadap kedua menteri tersebut.

Tak hanya mengukur persepsi terhadap menteri, survei ini juga memotret pandangan publik terhadap perombakan Kabinet Merah Putih. Hasilnya menunjukkan mayoritas responden masih belum puas.

Sebanyak 52,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap perombakan kabinet yang telah dilakukan. Sementara 41,3 persen mengaku puas dan 6,3 persen memilih tidak menjawab atau belum menentukan sikap.

Ketika ditanya alasan perlunya evaluasi kabinet, sebanyak 45 persen responden menilai kinerja menteri kurang memuaskan. Faktor berikutnya adalah pernyataan atau sikap kontroversial sebesar 31,1 persen serta keterlibatan dalam perkara hukum sebesar 10 persen.

Selain itu, responden juga menyoroti ketidaksesuaian penempatan jabatan sebesar 6,3 persen, jarang turun ke lapangan sebesar 2,7 persen, rangkap jabatan 1 persen, serta dianggap tidak loyal terhadap garis kebijakan Presiden sebesar 0,8 persen.

Survei Matriks Politik Indonesia sendiri digelar pada 10 hingga 15 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia melalui metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei ini menjadi sinyal kuat bahwa publik tidak hanya menilai keberhasilan program pemerintah, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap kinerja, komunikasi, dan integritas para pembantu Presiden. Tekanan untuk melakukan evaluasi kabinet pun diperkirakan akan semakin menguat seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap efektivitas pemerintahan. (Firman/Mun)