Connect with us

EKBIS

Eddy Soeparno Apresiasi Prabowo Percepat Transisi Energi Nasional

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Ambisi Presiden Prabowo Subianto mengebut transisi energi nasional lewat megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW mendapat apresiasi tinggi dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menilai gebrakan pemerintahan baru ini sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan ketahanan energi sekaligus melepaskan Indonesia dari jebakan impor energi fosil.

Dalam Energy Leadership & Business Conference (ELBC) 2026, Eddy blak-blakan menyebut transisi energi bukan lagi sekadar tren lingkungan, melainkan mesin baru pertumbuhan ekonomi.

“Transisi energi harus menjadi penggerak ekonomi. Kita punya peluang besar membangun industri baru, membuka lapangan kerja, dan menekan ketergantungan impor fosil. Konsistensi Presiden Prabowo mengeksekusi Program PLTS 100 GW menunjukkan keberpihakan nyata pada kemandirian energi Indonesia,” tegas Eddy, Senin (1/11/2026).

BACA JUGA  Waka MPR Eddy Soeparno Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim

Urgensi membuang energi kotor dinilai makin mendesak. Proyeksi kebutuhan energi nasional diprediksi meroket hingga 2,6 kali lipat pada 2060 akibat gencarnya hilirisasi dan aktivitas industri. Beruntung, Indonesia menyimpan “harta karun” Energi Baru dan Terbarukan (EBT) raksasa hingga 3.600 GW, dengan 3.300 GW di antaranya bersumber dari tenaga surya.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 telah disiapkan. Dari tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, pemerintah mematok 61 persen atau 42,6 GW murni berasal dari energi hijau.

Namun, Eddy memberikan catatan kritis. Megaproyek ini bisa menjadi pepesan kosong jika tidak didukung infrastruktur transmisi modern, Battery Energy Storage System (BESS), dan yang paling vital: kepastian hukum.

BACA JUGA  Eddy Soeparno: PPHN Jadi Peta Jalan Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan

Anggota Komisi XII DPR RI ini mendesak agar agenda legislasi di Prolegnas 2026, seperti revisi UU Migas, UU Ketenagalistrikan, serta pengesahan RUU EBET, segera dikebut.

“Investor butuh kepastian arah kebijakan, mekanisme harga, dan perizinan. Dengan regulasi yang tegas, potensi EBT kita tidak hanya sekadar wacana, tapi menjelma menjadi proyek bankable yang siap diserbu modal domestik dan internasional,” pungkasnya. (Mun)

TRENDING