Connect with us

DUNIA

Ribuan Warga Turun ke Jalan, Ketua KPU Dituntut Mundur

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Gelombang kemarahan publik meledak di jantung ibu kota India. Ribuan demonstran memadati jalanan New Delhi dalam aksi besar-besaran yang menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar, mundur dari jabatannya menyusul tuduhan manipulasi daftar pemilih yang disebut menguntungkan partai penguasa Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Aksi yang berlangsung pada Minggu (1/11/2026) itu berubah menjadi salah satu demonstrasi politik terbesar dalam beberapa pekan terakhir. Massa melakukan long march dari pusat kota menuju Lapangan Ramlila Maidan, lokasi bersejarah yang kerap menjadi pusat mobilisasi politik di India.

Ratusan personel kepolisian lengkap dengan pentungan dan perisai dikerahkan untuk mengantisipasi membeludaknya massa. Sejumlah stasiun ditutup dan penjagaan diperketat di berbagai titik strategis ibu kota.

Ketegangan meningkat ketika sebagian demonstran berusaha menerobos barikade polisi. Bentrokan kecil dan aksi saling dorong tak terhindarkan saat arus massa terus membesar.

BACA JUGA  Trump Umumkan Gencatan Senjata India-Pakistan usai Mediasi AS

Aksi tersebut berlangsung bersamaan dengan kegiatan politik Partai Kongres Nasional India yang dipimpin tokoh oposisi Rahul Gandhi. Dalam pidato berapi-api di hadapan pendukungnya, Gandhi melontarkan tuduhan serius terhadap penyelenggara pemilu.

Ia menuduh KPU India menghapus sekitar 130 juta nama dari daftar pemilih dan menyebabkan kelompok Muslim serta sejumlah komunitas minoritas kehilangan hak suara mereka.

“Pencurian suara ini bukan pencurian biasa. Ini adalah pencurian setiap suara India, ini disebut pengkhianatan,” tegas Gandhi.

Tak berhenti di situ, Gandhi juga menyerang langsung kepemimpinan pemerintahan saat ini. Menurutnya, hasil pemilu tidak akan berpihak kepada BJP tanpa peran Ketua KPU yang kini menjadi sorotan.

“Tanpa Gyanesh Kumar, Narendra Modi tak akan menjadi Perdana Menteri, begitu pula Amit Shah tak akan menjadi Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

BACA JUGA  Langgar Perjanjian, India Minta China Tarik Semua Pasukan di Perbatasan Himalaya

Menurut Gandhi, dugaan manipulasi terjadi melalui perubahan daftar pemilih setelah Pemilu Lok Sabha 2024. Ia mengklaim sekitar 15 persen nama pemilih dihapus dari daftar, sebuah tudingan yang semakin memperkeruh suhu politik nasional.

Sementara pidato berlangsung, situasi di lapangan tetap memanas. Selain massa pendukung Kongres Nasional India, kelompok masyarakat sipil dan organisasi pemuda oposisi juga menggelar demonstrasi terpisah dengan tuntutan serupa, yakni mendesak Ketua KPU mengundurkan diri.

Setelah menyampaikan orasi, Gandhi dan jajaran pimpinan partai meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan jip yang dikawal para pendukung sambil mengibarkan bendera India dan simbol partai.

Kerumunan besar yang memenuhi pusat kota menyebabkan arus lalu lintas New Delhi lumpuh. Puluhan bus yang membawa demonstran terjebak kemacetan panjang sehingga memicu ketegangan dengan pengguna jalan lainnya.

BACA JUGA  Dalam Sehari, India Catat 379 Ribu Kasus Positif Covid-19

Di sisi lain, pemerintah membantah tudingan yang dilontarkan oposisi. Menteri Kesehatan India Jagat Prakash Nadda menilai aksi tersebut bukan bentuk perjuangan demokrasi, melainkan bagian dari agenda politik yang telah dirancang sebelumnya.

“Apa yang terjadi hari ini di Ramlila Maidan bukanlah tindakan penghormatan terhadap demokrasi,” kata Nadda.

“Ini adalah konspirasi yang direncanakan untuk menjerumuskan bangsa ke dalam anarki, semuanya atas nama demokrasi,” lanjutnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi menuntut pengunduran diri Ketua KPU terus berlangsung hampir setiap hari. Oposisi, organisasi mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil terus meningkatkan tekanan politik kepada pemerintah.

Rangkaian protes ini menjadi salah satu ujian politik paling serius bagi pemerintahan Narendra Modi dalam lebih dari satu dekade terakhir, sekaligus menambah panas persaingan antara partai penguasa dan kubu oposisi menjelang agenda politik berikutnya. (Mun)

TRENDING