Senayan Siaga? Anggota Disebut Dilarang Keluar Jakarta Saat HMP Gibran Bergulir

AKTUALITAS.ID – Di tengah memanasnya dinamika politik terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu adanya larangan bagi anggota DPR bepergian ke luar Jakarta mendadak menjadi perbincangan di lingkungan parlemen.

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi dari pimpinan DPR yang melarang anggota dewan meninggalkan Jakarta. Menurutnya, pengaturan mobilitas anggota sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing fraksi.

” Itu kebijakan fraksi masing-masing. Kita di DPR ini kan sekarang masa sidang sampai 17 Desember. Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR berada di Jakarta untuk bersidang,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan itu muncul saat DPR tengah memasuki fase penting pembahasan usulan HMP terhadap Gibran. Situasi tersebut membuat kehadiran anggota dewan menjadi sorotan, terutama karena proses politik yang sedang berjalan membutuhkan keterlibatan lintas fraksi dalam berbagai agenda parlemen.

Saan menjelaskan bahwa selama masa persidangan berlangsung, sudah menjadi kewajiban anggota DPR untuk memprioritaskan kehadiran dalam rapat dan forum-forum resmi parlemen. Karena itu, sejumlah fraksi disebut meminta para kadernya tetap berada di Jakarta guna memastikan seluruh agenda politik dan legislasi berjalan lancar.

Sementara itu, usulan HMP terhadap Gibran terus bergerak menuju tahapan berikutnya. Pimpinan DPR telah menerima usulan yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi berbeda.

Para pengusul berpendapat bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden dan meminta DPR menggunakan hak konstitusionalnya melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.

Data yang disampaikan pimpinan DPR menunjukkan dukungan berasal dari berbagai fraksi, yakni 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, serta 18 anggota dari Partai Demokrat.

Dengan jumlah dukungan tersebut, usulan HMP dinyatakan telah memenuhi syarat administratif untuk diproses lebih lanjut.

Tahapan berikutnya akan dilakukan melalui rapat pimpinan DPR sebelum dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus). Apabila seluruh proses berjalan sesuai agenda, usulan tersebut akan masuk ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).

Perkembangan ini menjadikan perhatian publik tertuju ke Kompleks Parlemen Senayan, mengingat proses HMP terhadap Gibran kini memasuki fase yang semakin menentukan dalam dinamika politik nasional. (Firman/Mun)