Anggaran Rp23 Triliun Disiapkan untuk Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

AKTUALITAS.ID – Harapan jutaan tenaga pendidik untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian segera terwujud. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan anggaran fantastis sebesar Rp23 triliun telah disepakati untuk membiayai peralihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Meski dana sudah siap, parlemen mendesak pemerintah agar tidak memperlambat proses ini dengan birokrasi yang berbelit-belit.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa alokasi dana jumbo tersebut harus dikelola secara optimal dan tepat sasaran demi kesejahteraan para pendidik di seluruh Indonesia.

“Anggarannya sudah kami sepakati, Rp23 triliun untuk peralihan ini,” tegas Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Lalu mewanti-wanti pihak eksekutif agar memangkas hambatan administratif yang kerap membuat para guru terkatung-katung. Menurutnya, para tenaga pendidik saat ini sangat menantikan kejelasan nasib mereka di lapangan.

“Karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lambannya penerbitan aturan turunan dari kebijakan tersebut. Hingga pertengahan November ini, Komisi X DPR RI tercatat belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) terkait mekanisme pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Sampai dengan hari ini juklak-juknisnya belum kami terima. Ini juga harus segera dikeluarkan agar guru-guru kita menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan,” kata Lalu mendesak pemerintah agar konsisten menjalankan kesepakatan bersama ini.

Kebijakan peningkatan status ini merupakan bagian dari langkah besar pemerintah yang sebelumnya diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Pemerintah menargetkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan resmi berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 mendatang.

Menariknya, kebijakan peningkatan status ini tidak hanya menyasar sektor pendidikan atau profesi guru semata, melainkan mencakup berbagai lini pelayanan publik lintas profesi.

“Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan ya, atau tenaga pelaksana lain. Nah itu statusnya akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” jelas Prasetyo. (Firman/Mun)