NASIONAL
Tonny Tesar Dorong RUU Papua Utara Masuk Prolegnas 2027
AKTUALITAS.ID – Wacana pembentukan Provinsi Papua Utara kembali menguat. Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi NasDem, Tonny Tesar, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Utara atau Kepulauan Papua Utara masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.
Menurut Tonny, aspirasi masyarakat Papua terkait pembentukan provinsi baru tersebut telah mendapat ruang dalam pembahasan penyusunan prioritas legislasi DPR untuk tahun 2027.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat Papua melalui para bupati dan anggota Majelis Rakyat Papua pada 1 Oktober 2026 sudah diakomodasi dan masuk dalam daftar yang akan diusulkan untuk dibahas bersama pemerintah dan DPD,” ujar Tonny kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Langkah itu menjadi sinyal kuat bahwa pembentukan Papua Utara kembali masuk agenda politik nasional setelah sempat tertunda dalam beberapa tahun terakhir.
Tonny menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah pembahasan bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan perwakilan DPD pada 25 November 2026 guna membahas daftar prioritas Prolegnas tersebut.
Politikus NasDem itu berharap pemerintah memberikan lampu hijau sehingga RUU Pembentukan Provinsi Papua Utara dapat ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan masuk dalam prioritas legislasi tahun 2027.
Menurutnya, pembentukan Papua Utara bukan sekadar pemekaran wilayah administratif, tetapi bagian dari pelaksanaan amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang menargetkan penataan wilayah berdasarkan tujuh wilayah adat.
Tonny menuturkan saat ini enam wilayah adat Papua telah memiliki provinsi masing-masing. Sementara wilayah adat Saireri masih menjadi satu-satunya kawasan yang belum memiliki provinsi sendiri.
“Enam wilayah adat sudah terbentuk, tinggal wilayah adat Saireri yang bisa kita usulkan sebagai bagian tujuh wilayah adat di Papua. Ini menjadi satu pergumulan masyarakat di wilayah Saireri agar keadilan dan kesejahteraan di Tanah Papua bisa betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan sejatinya pembentukan Papua Utara bukan isu baru. Wacana tersebut bahkan telah dibahas sejak tahun 2022 dan sempat mencapai tahap finalisasi di Badan Legislasi DPR sebelum akhirnya tertunda.
Saat itu, pemerintah mempertimbangkan keterbatasan fiskal nasional sebagai alasan untuk menahan laju pemekaran daerah otonomi baru di Papua.
Namun setelah lima tahun berlalu, Tonny berpandangan situasi telah berubah. Menurutnya, kapasitas APBN yang terus meningkat menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk kembali membuka ruang bagi pembentukan provinsi baru.
Ia membandingkan APBN tahun 2022 yang berada di kisaran Rp3.100 triliun dengan proyeksi APBN tahun 2027 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp4.060 triliun.
Dengan peningkatan tersebut, Tonny menilai persoalan anggaran tidak seharusnya lagi menjadi alasan utama untuk menunda pemekaran Papua Utara.
“Kalau kita mau menunggu sampai adanya kecukupan dana baru pemekaran, ini sesuatu yang tidak bisa jalan. Kalau kita bicara tentang keterbatasan alokasi dana, maka tidak akan ada pemekaran di Provinsi Papua. Tetapi juga tidak bisa mengatakan bahwa dana ini terbatas,” tegasnya.
Menurut Tonny, tantangan sesungguhnya kini bukan berada pada aspek fiskal, melainkan kemauan politik pemerintah pusat untuk menjalankan amanat Otonomi Khusus Papua secara konsisten.
Ia berharap pembentukan Provinsi Papua Utara dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat di wilayah adat Saireri.
Jika mendapat dukungan pemerintah dan DPD, pembahasan RUU Papua Utara berpotensi menjadi salah satu agenda politik strategis DPR pada 2027 sekaligus membuka jalan lahirnya provinsi baru di Tanah Papua menjelang Pemilu 2029. (Mun)
-
POLITIK17/11/2026 11:00 WIBPKS Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
-
OTOTEK17/11/2026 23:00 WIBCara Senyapkan Chat WhatsApp Permanen Tanpa Blokir
-
DUNIA17/11/2026 12:00 WIBAS Siaga Ancaman Drone Iran terhadap Trump
-
POLITIK17/11/2026 15:30 WIBKetua Majelis ProDem Sebut Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
-
RIAU17/11/2026 14:30 WIBTruk Sawit Terjun ke Laut di Pelabuhan Sungai Pakning
-
POLITIK17/11/2026 14:00 WIBDasco Tegaskan Cawapres Pengganti Gibran Ditentukan Prabowo
-
EKBIS17/11/2026 13:00 WIBGolkar Ingin Pemda Terbitkan Obligasi untuk Proyek Produktif
-
DUNIA17/11/2026 15:00 WIBIran Minta Perang Berakhir Permanen Sebelum Inspeksi Nuklir
















