Connect with us

POLITIK

Mahfud Desak Polisi Usut Laporan soal Ijazah Gibran

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI periode 2019-2024, Mahfud MD, mendesak agar polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara menyeluruh dan tidak dibiarkan menggantung. Menurutnya, penyelesaian tuntas diperlukan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.

Dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV pada Selasa (17/11/2026), Mahfud menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan politik semata, melainkan perlu diikuti langkah hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.

“Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ujar Mahfud.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu menilai langkah penegakan hukum penting dilakukan karena perkara tersebut telah melalui proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, sejumlah fakta hukum yang muncul dari putusan dua lembaga tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.

BACA JUGA  Beda Data Corona, Mahfud Sebut Pemda Telat Lapor

Mahfud menyebut bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi harus menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara negara dan institusi pemerintah agar tidak lagi terjadi praktik penerbitan dokumen yang menimbulkan perdebatan hukum di kemudian hari.

“Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” tegasnya.

Karena itu, Mahfud menilai laporan masyarakat yang telah masuk ke Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut layak diproses lebih lanjut.

Menurutnya, penegakan hukum diperlukan bukan hanya untuk mengungkap fakta, tetapi juga menciptakan efek jera sehingga tidak ada pihak yang mencoba melakukan tindakan serupa pada masa mendatang.

BACA JUGA  Mahfud Md: Ada Pertimbangan Lain Komnas HAM Tak Masuk TGPF Papua

“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini,” katanya.

Pernyataan Mahfud muncul setelah muncul sejumlah putusan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 disebut menyatakan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Selain itu, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 juga disebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

BACA JUGA  Soal Kebijakan Pemerintah, Mahfud MD: Kampus Harus Berani Kritik tapi Jangan Fatalis

Mahfud menilai seluruh perkembangan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak menimbulkan preseden negatif dalam sistem ketatanegaraan maupun proses demokrasi Indonesia.

Menurutnya, penyelesaian yang transparan dan berbasis hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara, penyelenggara pemilu, serta proses suksesi kepemimpinan nasional di masa depan. (Bowo/Mun)

TRENDING