NASIONAL
Lampiran Peta Kementerian ESDM Masukkan Laut Ujung Kulon ke Wilayah Tambang
AKTUALITAS.ID – Kawasan konservasi vital Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, kini berada dalam bayang-bayang ancaman ekologis serius. Sebagian wilayah perairan di sekitar benteng terakhir habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) tersebut terungkap telah dimasukkan ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Fakta mengejutkan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dokumen strategis tersebut ternyata sudah ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Jakarta sejak 12 Februari 2026 lalu, sekaligus mencabut regulasi sebelumnya (Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022).
Berdasarkan penelusuran dokumen resmi pada Rabu (18/11/2026), aturan tersebut membagi wilayah darat dan perairan Provinsi Banten ke dalam tiga klaster: Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Dalam lampiran peta keputusan itu, sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai warna krem yang mengindikasikan status WUP.
Penetapan WUP ini bukan sekadar pemetaan di atas kertas. Melalui Diktum KETIGA, status WUP menjadi karpet merah sekaligus legitimasi hukum bagi Menteri ESDM maupun gubernur untuk menerbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Cakupannya sangat luas, mulai dari pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, hingga batuan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Diktum KEENAM mengunci status tata ruang pertambangan tersebut sehingga hanya dapat diubah satu kali dalam kurun waktu lima tahun. Artinya, jika tidak segera dibatalkan, ruang hidup satwa langka endemik Indonesia di ujung barat Pulau Jawa itu terancam terkepung aktivitas ekstraktif dalam jangka panjang.
Terbitnya aturan ini juga menyoroti lemahnya fungsi penginderaan dini (early warning) di parlemen. Meski penerbitan Keputusan Menteri merupakan ranah delegasi eksekutif yang tidak memerlukan persetujuan DPR, Komisi terkait di Senayan dinilai kecolongan karena baru bereaksi keras setelah kebijakan yang diteken sembilan bulan lalu itu memicu kegaduhan publik.
Gelombang desakan pembatalan kini datang dari Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. Ia meminta Bahlil Lahadalia segera mencabut Kepmen tersebut demi menyelamatkan ekosistem Ujung Kulon.
“Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” tegas Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Bowo/Mun)
-
EKBIS18/11/2026 09:30 WIBIHSG Melonjak 1 Persen ke Level 5.357
-
JABODETABEK18/11/2026 10:00 WIBSarifah Ainun Pertanyakan Arti “Siber” dalam RUU KKS
-
EKBIS18/11/2026 10:30 WIBRupiah Bangkit Tipis ke Rp18.247 per Dolar AS
-
NASIONAL18/11/2026 09:00 WIBRUU AI Diusulkan Masuk Prolegnas Jangka Menengah
-
POLITIK18/11/2026 11:00 WIBKPU: Seluruh Anggota DPR Telah Diverifikasi dan Memenuhi Syarat Pendidikan
-
NUSANTARA18/11/2026 12:30 WIBBMKG Peringatkan Gelombang hingga 2,5 Meter di Perairan Ini
-
EKBIS18/11/2026 11:30 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Turun
-
POLITIK18/11/2026 13:00 WIBPKB Duga PSI Bukan Lagi Koalisi Pemerintah

















