Berita
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Ketua DPR: Bisa Tidak Dilanjutkan
AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengakui, hingga kini pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Apakah itu direvisi, atau bahkan bisa dibatalkan. Mengingat banyak pihak yang kontra. Ia juga melihat, terlalu masuk pada ranah privat keluarga. Puan menjelaskan, RUU ini masih dinamis. Artinya, dari segala polemik yang […]
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengakui, hingga kini pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Apakah itu direvisi, atau bahkan bisa dibatalkan. Mengingat banyak pihak yang kontra.
Ia juga melihat, terlalu masuk pada ranah privat keluarga. Puan menjelaskan, RUU ini masih dinamis. Artinya, dari segala polemik yang muncul di masyarakat, bisa direvisi atau bahkan dihentikan.
“Kalau kemudian ada perubahan-perubahan, apakah akan diteruskan, apakah tidak akan dibahas, apakah kemudian tidak jadi, apakah nanti bagaimana hasilnya ya kita tunggu pembahasan,” kata Puan, usai membuka Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga ini nantinya akan dibahas oleh Komisi VIII DPR. Mengenai draf-draf yang mendapat penolakan, Puan merasa punya pendapat senada. Menurutnya, beberapa pasal dalam klausul RUU tersebut banyak mengurusi urusan privat.
“Yang saya lihat dari draf yang ada, ada pasal-pasal yang terlalu mengintervensi ranah privat rumah tangga. Namun, kan saya tidak bisa bicara langsung, perlu atau tidak perlu. Karena itu tugasnya Komisi VIII yang akan menguliti hal tersebut,” ujar ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Puan pun meminta masyarakat memantau pembahasannya nanti di parlemen. Ia juga menyarankan kepada rekan-rekannya di komisi, mempertimbangkan banyak hal agar tidak memaksakan pasal-pasal yang mendapat penolakan publik.
“Kita pun harus ingat kita terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai budaya, berbagai agama. Tentu saja ranah privat itu kemudian tidak bisa dibikin jadi satu tempat yang semuanya harus setuju,” tuturnya.
- 
																	   EKBIS31/10/2025 10:30 WIB EKBIS31/10/2025 10:30 WIBHarga Komoditas Hari ini Cabai Rawit Rp40.600/Kg dan Telur Ayam Rp31.500/kg 
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 22:00 WIB DUNIA30/10/2025 22:00 WIBChina Siap Luncurkan Shenzhou-21, Tiga Astronot Terbang ke Antariksa 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB2,1 Ton Narkoba Dimusnahkan Bareskrim Polri 
- 
																	   POLITIK31/10/2025 11:30 WIB POLITIK31/10/2025 11:30 WIBAnggota DPR: Penurunan BPIH Harus Diikuti Dengan Mutu Pelayanan Haji 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 23:31 WIB EKBIS30/10/2025 23:31 WIBBelanja Negara di Dua Papua Capai Rp15,6 Triliun, DJPb Gencarkan Pendampingan Daerah 
- 
																	   NASIONAL31/10/2025 05:30 WIB NASIONAL31/10/2025 05:30 WIBJaga “Choke Point”, Indonesia Akan Produksi 30 Kapal Selam Nirawak 
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 14:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 14:00 WIBKalah 2-3 dari Iran, Timnas Voli Putri Indonesia Raih Medali Perak 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	











 
											 
											 
											 
											 
											




