Berita
Ojek Tak Dilarang Angkut Penumpang, Kemenhub: Asal Pakai Masker
AKTUALITAS.ID – Mengacu pada Permenkes Nomor 9/2002 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah melarang pengemudi ojek pangkalan dan ojek online untuk mengangkut penumpang. Namun, hal itu seakan dibantah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Di mana, Permenhub No.18/2020 […]

AKTUALITAS.ID – Mengacu pada Permenkes Nomor 9/2002 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah melarang pengemudi ojek pangkalan dan ojek online untuk mengangkut penumpang.
Namun, hal itu seakan dibantah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Di mana, Permenhub No.18/2020 itu dalam salah satunya poinnya justru masih memperbolehkan pengemudi ojek, untuk mengangkut penumpang di kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB.
“Sepeda motor tidak dilarang (mengangkut penumpang), tapi harus memenuhi ketentuan menggunakan masker,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam telekonferensi, Minggu (12/4/2020).
Meski demikian, Adita menegaskan bahwa para pengemudi ojek yang hendak mengangkut penumpang, diharuskan memenuhi syarat-syarat yang ketat.
Seperti misalnya melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau dalam keadaan sakit.
“Pengemudi enggak diperbolehkan ketika kondisi tidak sehat. Ini yang secara garis besar diatur dalam Permenhub (No.18/2020),” ujar Adita.
Adita menjelaskan peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, pada 9 April 2020 lalu. Nantinya, Permenhub No.18/2020 itu juga akan berlaku untuk kendaraan umum dan pribadi, serta transportasi untuk mengangkut barang atau logistik.
“Secara garis besar peraturan tersebut mengatur tiga hal, yaitu pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020,” ujarnya.
-
EKBIS09/06/2025 10:30 WIB
Harga Emas Terjun Bebas, Antam Sentuh Rp 1,9 Juta per Gram
-
RAGAM09/06/2025 12:30 WIB
Luka di Tanah Kaya: Konflik Tambang di Indonesia dan Ketika Nikel Mencabik Raja Ampat
-
EKBIS09/06/2025 09:30 WIB
Harga Beras dan SPHP Masih Melambung Tinggi Hari Ini, 9 Juni 2025
-
NASIONAL09/06/2025 06:00 WIB
Wakil Ketua MPR: Hukum Tegas untuk Pelaku Pertambangan Ilegal di Raja Ampat
-
OASE09/06/2025 05:00 WIB
Begini Perjalanan Roh Seorang Mukmin Saat Jasad Dikuburkan
-
NASIONAL09/06/2025 07:00 WIB
Panas Raja Ampat: Golkar Ungkap Dalang di Balik Kritik Tambang yang Sasar Bahlil
-
POLITIK09/06/2025 09:00 WIB
Terganjal Usia? Pengamat Sebut Jokowi Lebih Masuk Akal Gabung PSI daripada PPP
-
POLITIK09/06/2025 12:00 WIB
Hindari Kericuhan 2029, PKS: RUU Pemilu Wajib Ketok Palu Tahun Ini