DPR Ingatkan Kenaikan BBM Bisa Picu Efek Domino

AKTUALITAS.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku pada Sabtu, (18/4/2026), mendapat sorotan dari Komisi VI DPR RI. Pemerintah diminta segera mengantisipasi dampak kebijakan tersebut agar tidak membebani masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menilai kenaikan harga BBM memang tidak terlepas dari tekanan global di sektor energi. Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan kegelisahan publik.

“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan,” ujar Rivqy.

Ia meminta pemerintah untuk menyampaikan secara transparan kondisi sektor BBM nasional, termasuk terkait ketersediaan, beban subsidi, serta tantangan distribusi energi.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif kondisi sebenarnya sektor BBM kita. Ini penting agar masyarakat memahami urgensi kebijakan,” tegasnya.

Selain itu, DPR juga menyoroti perlunya langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi. Menurut Rivqy, strategi pengelolaan distribusi dan cadangan energi harus dipastikan berjalan optimal.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar kenaikan harga BBM tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Ia menilai, karena kenaikan terjadi pada BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi, dampaknya seharusnya tidak langsung memicu lonjakan harga barang dasar.

“Pemerintah perlu memastikan kenaikan ini tidak merembet ke harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan harus tetap dijaga,” ujarnya.

Daftar Harga BBM Terbaru (18 April 2026):

Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.400/liter (sebelumnya Rp13.100)

Dexlite: Rp23.600/liter (sebelumnya Rp14.200)

Pertamina Dex: Rp23.900/liter (sebelumnya Rp14.500)

Pertamax (RON 92): Rp12.300/liter (tetap)

Pertalite: Rp10.000/liter (tetap)

Biosolar: Rp6.800/liter (tetap)

Kenaikan ini berlaku untuk BBM nonsubsidi yang dipasarkan oleh PT Pertamina (Persero).

DPR berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah kenaikan harga energi, serta memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat. (Firmansyah/Mun)