PKS Desak Transparansi Harga BBM demi Lindungi Rakyat

AKTUALITAS.ID – Gelombang desakan agar pemerintah bersikap jujur mengenai kondisi energi nasional terus menguat. Pemerintah diminta untuk tidak menutup-nutupi skema penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama terkait informasi viral yang menyebut harga keekonomian Pertalite mencapai angka fantastis Rp16.088 per liter.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menegaskan bahwa transparansi struktur biaya dari produksi hingga harga jual adalah harga mati. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat krusial untuk mencegah spekulasi liar yang bisa memicu kegaduhan di masyarakat.

“Audit oleh BPK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa formula yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil, bukan sekadar asumsi,” tegas Mulyanto kepada awak media, Rabu (6/5/2026).

Mulyanto menyoroti kejanggalan teknis dalam isu harga BBM saat ini. Ia menilai tidak masuk akal jika Pertalite (RON 90) diklaim memiliki biaya produksi lebih tinggi dibandingkan Pertamax (RON 92). Secara industri, proses pengolahan Pertamax jauh lebih kompleks dan mahal.

Ia menduga, angka harga keekonomian yang beredar saat ini menggunakan pendekatan harga impor (import parity price) yang tidak mencerminkan kondisi efisiensi produksi domestik. Jika data ini dipaksakan, beban subsidi dalam APBN dipastikan akan membengkak secara tidak wajar.

Politisi PKS ini mengingatkan bahwa ketidakakuratan data BBM bisa menggerus ruang fiskal negara. Jika subsidi energi terus berdasarkan asumsi yang tidak presisi, anggaran untuk sektor vital lainnya akan terancam.

“Jika tidak (transparan), ruang fiskal negara akan tergerus dan berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya memperingatkan.

Pemerintah kini dituntut untuk membuka secara gamblang rincian biaya kilang, komposisi impor vs domestik, hingga margin distribusi. Publik berhak tahu ke mana setiap rupiah subsidi dialokasikan.

“Subsidi energi harus tepat sasaran, tepat hitung, dan tepat kebijakan. Negara harus hadir sebagai pengelola yang amanah,” pungkas Mulyanto. (Bowo/Mun)