Gubernur Buka Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2021

AKTUALITAS.ID – Gubernur Sumsel Herman Deru secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumsel tahun 2021 di Sumsel Command Center, Kantor Gubernur Sumsel, Senin (27/4/2020).

Pada kesempatan itu HD mengatakan, Musrenbang RKPD  sangat penting karena pada saat inilah dirumuskan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan serta terget yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumsel tahun 2021.

Menurutnya, hal tersebut berbasis dengan permasalahan yang ada di masyarakat dan potensi yang dimiliki dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

“Tahun ini kita menghadapi wabah pandemi Covid-19 sehingga tahun 2020 ini dilakukan banyak penyesuaian dan penyempurnaan,” ungkapnya.

Menyikapi kebijakan pemerintah pusat dan melihat perkembangan pemerintah provinsi Sumsel, sehingga Pemprov Sumsel telah melakukan tindakan responsif dan prefentif seperti meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat bencana, kemudian, membentuk gugus tugas Covid-19 Sumsel dan melakukan pengaturan pola kerja pegawai dengan jadwal WFH dan WFO pada hari tertentu.

Selanjutnya melaksanakan refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk percepatan penanganan Covid-19 serta mengeluarkan kebijakan social safety net seperti kartu prakerja bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja selama wabah Covid-19.

“Berdasarkan hal tersebut tentunya RPKD tahun 2021 akan mengalami dampak dan membutuhkan penyesuaian yaitu penentuan usulan kegiatan harus benar-benar mendukung prioritas nasional dan daerah serta mempunyai daya untuk terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

HD menambahkan, ada dua permasalahan indikator makro yang menjadi perhatian khusus yaitu penurunan angka kemiskinan Provinsi Sumsel dan indeks pembangunan manusia di Sumsel.

Sehingga, memerlukan sinkronisasi dan sinergi program kegiatan antara provinsi dan kab/kota. Terhadap dua indikator makro tersebut perlu dicarikan strategi yang tepat, efesien dan efektif.

Selain itu, hal lainnya yang mendasar dan perlu menjadi perhatian adalah terus menurunnya tren kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana sektor ini merupakan sektor dominan.

Hal tersebut utamanya disebabkan anjloknya harga komoditas sub sektor perkebunan yaitu Karet dan Kelapa Sawit. Padahal, 60% penduduk Sumsel bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu perbaikan yang dilakukan dalam upaya perbaikan mulai dari hulu hingga hilir. Menjadikan peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan juga hilirisasi.Untuk itu, pembangunan Sumsel harus direncanakan dan dilaksanakan dengan terintegrasi, tepat sasaran bersinergi serta sinkron dengan pemerintah kab/kota di Sumsel.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan empat prioritas daerah Pemerintah Provinsi Sumsel yang telah disesuaikan dengan perubahan RKPD 2021 akibat dampak Covid-19 yaitu pertama percepatan penurunan kemiskinan, pembangunan kualitas dan daya saing SDM, kedua pembangunan ekonomi yang inklusif didukung kualitas infrastruktur, UMKM, infestasi, industri, kebudayaan dan pariwisata.

Kemudian ketiga peningkatan produktifitas pertanian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan ke empat yaitu peningkatan fasilitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan kehidupan beragama.

Berdasarkan prioritas tersebut Pemprov Sumsel menetapkan tema pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2021 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas SDM dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

“Kita semua harus sinergi dan bekerja keras karena untuk mencapai sasaran tersebut bukan hal yang mudah. Namun tetap optimis dengan sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota serta dunia usaha dan masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya meminta penyusunan RKPD di setiap daerah, mempertimbangkan kondisi pandemi virus Corona atau Covid-19, di samping mengacu pada Lima Program Prioritas Nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Setelah adanya Covid-19, rencana kerja pusat Tahun 2021 temanya pun berubah mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwista, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional,” terangnya.

Kegiatan tersebut disaksikan langsung Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian, Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Deputi Pengembangan Regional Bappenas RI serta bupati/walikota se Sumsel, dilaksanakan melalui virtual meeting. [Firmansyah]