Berita
Ribuan Warga Israel Demo Tentang Pemerintah Persatuan
Ribuan warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menentang kesepakatan pemerintah persatuan. Kesepakatan baru itu dinilai dapat membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa di tengah tuduhan korupsinya. Para pengunjuk rasa menentang Netanyahu yang masih menjadi perdana menteri karena dia adalah seorang tersangka kriminal dengann tuduhan korupsinya. Mereka mengatakan, perjanjian pemerintah persatuan menghancurkan demokrasi dan malah […]
Ribuan warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menentang kesepakatan pemerintah persatuan. Kesepakatan baru itu dinilai dapat membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa di tengah tuduhan korupsinya.
Para pengunjuk rasa menentang Netanyahu yang masih menjadi perdana menteri karena dia adalah seorang tersangka kriminal dengann tuduhan korupsinya.
Mereka mengatakan, perjanjian pemerintah persatuan menghancurkan demokrasi dan malah digunakan untuk menyelmatkan Netanyahu dari masalah hukum yang menjeratnya.
Netanyahu dijadwalkan akan menghadapi persdiangan bulan depan atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan menerima suap. Namun, perdana menteri telah berulang kali membantah melakukan kesalahan.
Dilansir Aljazirah, unjuk rasa pada Sabtu (25/4) memenuhi pusat Rabin Square Tel Aviv. Demonstrasi mereka lakukan tetap dengan menjaga jarak dua meter seturut dengan peraturan kesehatan yang berlaku di masa pandemi Covid-19.
Para pengunjuk rasa mengenakan masker dan mengibarkan bendera Israel, dan tulisan-tulisan yang menyerukan Netanyahu pada tindak korupsinya. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan, ratusan orang menghadiri unjuk rasa itu, namun laporan media setempat mengatakan, ribuan orang telah mengambil bagian dalam aksi itu.
Netanyahu dan mantan kepada militer dan asingannya Benny Gantz menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan pada Senin lalu. Hal itu dilakukan setelah sekian lama negosiasi gagal mencapai kesepakatan.
Kesepakatan itu memberi Netanyahu dorongan signifikan ketika dia berjuang untuk mempertahankan kekuasaan sementara menangkis tuduhan korupsi. Partainya akan mendapatkan pengaruh atas penunjukan yudisial yang dapat membantu Netanyahu jika kasusnya mencapai Mahkamah Agung.
Kesepakatan itu mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak mengenai penunjukan pejabat, termasuk jaksa agung dan jaksa penuntut negara. Hal itu bisa memberikan Netanyahu hak veto atas para pejabat yang memegang kendali atas nasib hukumnya.
-
NASIONAL27/07/2026 18:31 WIBTiga Kali Ganti Pimpinan BGN, Namun Tak Satupun yang Punya Latar Belakang Ahli Gizi
-
FOTO27/07/2026 16:00 WIBFOTO: Pemerintah Terima Surat Pengunduran Diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
-
POLITIK27/07/2026 21:00 WIBNarasi Prabowo soal “Londo Ireng” Ciptakan Permusuhan dan Anti Demokrasi
-
EKBIS27/07/2026 17:31 WIBProfil Destry Damayanti: Dari Ekonom hingga Pejabat Gubernur Sementara BI
-
OLAHRAGA27/07/2026 16:29 WIBPrediksi Indonesia vs Kamboja: John Herdman Incar Tiga Poin pada Laga Pembuka Grup A
-
RIAU27/07/2026 20:00 WIBNapi Kasus Narkoba Kabur Saat Berobat di Pekanbaru, Tiga Petugas Diperiksa
-
FOTO27/07/2026 21:30 WIBFOTO: Megawati Resmikan Monumen Kudatuli
-
PAPUA TENGAH27/07/2026 18:00 WIBKorupsi Dana Hibah KPU Mimika Rp28 Miliar, Kapolda Papua Tengah Pastikan Tetap Jalan

















