Menteri LH Jumhur: Gerakan Tobat Nasional Ekologis Segera Diluncurkan, Libatkan Mahasiswa dan Masyarakat

AKTUALITAS.ID – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan Gerakan Nasional Pemulihan Lingkungan yang akan diluncurkan pada Agustus 2026 sebagai upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan kalangan akademisi dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Langkah tersebut akan mengusung konsep “Tobat Nasional Ekologis” yang dipadukan dengan aksi nyata, mulai dari penanaman pohon, pembersihan sungai, hingga pengawasan terhadap sumber pencemaran.

Gagasan itu disampaikan Jumhur Hidayat usai menghadiri diskusi bertajuk Keynote Speech “Perspektif Kritis: Membedah Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan” di Universitas Nasional, Selasa (28/7/2026).

“Kita punya ide untuk melakukan Gerakan Nasional Pemulihan Lingkungan. Artinya membangunkan kesadaran kita semua, manusia, individu, dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Ayo kita bangun kesadaran baru yang kita sebut Tobat Nasional Ekologis. Insya Allah Agustus nanti bisa kita launching bersama, termasuk mahasiswa,” ujar Jumhur.

Jumhur menjelaskan kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pelaku usaha, melainkan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, gerakan yang sedang disiapkan tidak berhenti pada kampanye moral, tetapi akan disertai langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan secara bersama.

Ia mencontohkan kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan menjadi salah satu penyebab pencemaran sungai hingga laut. Sampah plastik yang terbawa aliran sungai kemudian berubah menjadi ancaman mikroplastik yang masuk ke rantai makanan dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Menurut Jumhur, pemulihan lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi. Pembersihan sungai, misalnya, tidak akan memberikan hasil apabila limbah industri masih terus dibuang ke badan air atau masyarakat tetap membuang sampah ke sungai.

“Kalau ada kawasan industri, sungai sudah dibersihkan tetapi kawasan industri masih menyetor limbahnya, sama saja bohong. Atau masyarakat masih buang sampah plastik di situ, sama saja bohong. Jadi semua ini harus terorkestrasi dengan baik,” katanya.

Di sisi lain, KLH terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Jumhur mengungkapkan saat ini kementeriannya telah menjatuhkan sanksi kepada hampir 4.000 entitas yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup.

Dirinya menyebut jumlah tersebut mencapai sekitar 3.600 entitas yang terdiri atas perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah kota, hingga pemerintah kabupaten. Mayoritas sanksi diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.

Terkait kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan industrialisasi, Jumhur menegaskan pembangunan ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan lingkungan apabila seluruh pelaku usaha mematuhi aturan sejak awal.

“Patuh dari awal. Industrialisasi harus begitu. Bahkan saya katakan akan banyak investasi masuk ke Indonesia untuk memulihkan lingkungan,” tuturnya.

Ia menjelaskan investasi tersebut dapat dikembangkan melalui proyek-proyek pemulihan lingkungan yang menghasilkan pengurangan emisi karbon. Pengurangan emisi itu selanjutnya dapat disertifikasi dan diperdagangkan di pasar karbon, termasuk pasar karbon internasional.

Jumhur mencontohkan kegiatan rehabilitasi seperti penanaman bambu dalam skala besar dapat menghasilkan kredit karbon yang dibeli oleh perusahaan atau negara lain yang memiliki kewajiban mengurangi emisi.

“Yang mengotori itu membayar. Prinsipnya polluter pays. Jadi banyak sekali peluang investasi lingkungan ke depan,” tegasnya.

Selain menyiapkan program pemulihan lingkungan, KLH juga meningkatkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang dan potensi El Nino. Jumhur mengaku telah turun langsung memantau kawasan gambut yang rawan terbakar, terutama di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Pelalawan, Riau, serta sejumlah wilayah di Sumatera Selatan.

Ia mengatakan pemerintah menerapkan metode canal blocking untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar air tidak cepat mengalir ke sungai. Menurutnya, gambut yang mengering sangat mudah terbakar sehingga harus tetap basah sepanjang musim kemarau.

KLH juga meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir (TPA). Salah satu langkah yang dilakukan ialah mendinginkan area TPA yang berpotensi terbakar melalui penyemprotan air sebelum api muncul.

Jumhur menambahkan kebakaran TPA sulit dipadamkan karena keberadaan gas metana di dalam timbunan sampah. Oleh sebab itu, pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

Gerakan Nasional Pemulihan Lingkungan

Meta Deskripsi

Menteri LH Jumhur Hidayat menyiapkan Gerakan Nasional Pemulihan Lingkungan dan Tobat Nasional Ekologis mulai Agustus 2026.

Kanal Berita

Nasional | Lingkungan

Alt Foto

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memberikan keterangan kepada awak media usai diskusi di Universitas Nasional, Selasa (28/7/2026), mengenai Gerakan Nasional Pemulihan Lingkungan dan Tobat Nasional Ekologis.