Berita
Mendagri Minta KPU Pertimbangkan Masa Kampanye 7 Bulan Pada Pemilu 2024
AKTUALITAS.ID – Pemerintah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan kembali menetapkan masa kampanye tujuh bulan pada Pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, belajar dari Pemilu 2019, ketika ia masih menjabat Kapolri masyarakat terpolarisasi cukup lama. “Tujuh bulan pertimbangannya sederhana yaitu pertimbangan pengadaan logistik, tapi dampaknya tujuh bulannya itu kita belajar dari kemarin […]
AKTUALITAS.ID – Pemerintah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan kembali menetapkan masa kampanye tujuh bulan pada Pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, belajar dari Pemilu 2019, ketika ia masih menjabat Kapolri masyarakat terpolarisasi cukup lama.
“Tujuh bulan pertimbangannya sederhana yaitu pertimbangan pengadaan logistik, tapi dampaknya tujuh bulannya itu kita belajar dari kemarin tahun 2019 pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa, terpolarisasi demikian selama tujuh bulan,” ujar Tito dalam rapat membahas Pemilu 2024 dengan Komisi II DPR RI, Kamis (16/9/2021).
Tito menilai, masa kampanye sebaiknya lebih pendek supaya masyarakat tidak terpolarisasi. Sebab bila masyarakat terbelah berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.
“Tapi faktanya polarisasi itu akan bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik dan kekerasan yang kita alami,” kata Tito.
Untuk itu, Tito mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek dari enam bulan ke empat bulan.
“Oleh karena itu, masa kampanye ini tetap diperpendek. Tadi saat konsinyering dari 6 bulan ke 4 bulan,” ujar Tito.
Dalam penjelasan Ketua KPU Ilham Saputra, KPU mengusulkan masa kampanye ditambah durasinya menjadi tujuh bulan. Hal ini untuk menghindari tidak tepatnya penyaluran logistik di KPPS.
Tito mengatakan, sebaiknya untuk masalah logistik ini perlu dibuat regulasi khusus supaya prosesnya lebih cepat.
“Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat,” kata dia.
-
EKBIS18/11/2026 09:30 WIBIHSG Melonjak 1 Persen ke Level 5.357
-
OTOTEK17/11/2026 23:00 WIBCara Senyapkan Chat WhatsApp Permanen Tanpa Blokir
-
EKBIS18/11/2026 10:30 WIBRupiah Bangkit Tipis ke Rp18.247 per Dolar AS
-
JABODETABEK18/11/2026 10:00 WIBSarifah Ainun Pertanyakan Arti “Siber” dalam RUU KKS
-
NUSANTARA17/11/2026 22:00 WIBSatu Siswa SMP Tewas dalam Insiden Teralis Ambruk di Wonosobo
-
NASIONAL18/11/2026 09:00 WIBRUU AI Diusulkan Masuk Prolegnas Jangka Menengah
-
POLITIK18/11/2026 06:00 WIBMahfud Desak Polisi Usut Laporan soal Ijazah Gibran
-
POLITIK18/11/2026 11:00 WIBKPU: Seluruh Anggota DPR Telah Diverifikasi dan Memenuhi Syarat Pendidikan

















