Berita
BNPP: Membangun Daerah Perbatasan Butuh Sinergi dan Kolaborasi
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud mengatakan dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan.
“Dibutuhkan sinergi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan masing-masing memposisikan diri dalam rencana aksi sehingga tidak terjadi duplikasi,” kata Restuardy dalam Webinar Prof Talks: Membangun Indonesia dari Perbatasan di Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Sejumlah 1.031 kecamatan berada di desa perbatasan Indonesia terdiri atas 562 kecamatan berbatasan dengan negara tetangga dan 469 kecamatan berbatasan dengan laut lepas.
Saat ini tercatat 222 kecamatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 dengan tingkat kemiskinan 57,41 persen.
Restuardy menuturkan pengelolaan perbatasan merupakan representasi kehadiran negara dan memenuhi hak warga negara yang ada di perbatasan, wilayah yang memiliki posisi strategis dan potensial karena bersinggungan dengan negara tetangga.
Ia mengatakan peran BNPP yang terdiri dari 27 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membangun daerah perbatasan, yaitu memperkuat perbatasan negara, mengelola aktivitas lintas batas negara, dan membangun perbatasan kawasan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Restuardy juga mengatakan ada tiga langkah besar pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan peran desa. Pertama adalah regulasi, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kedua adalah kelembagaan untuk memperkuat kelembagaan di tingkat nasional dengan membentuk Kementerian khusus yang menangani desa, daerah tertinggal serta transmigrasi.
Ketiga adalah dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru.
Sementara Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan isu utama masyarakat yang tinggal di perbatasan adalah kesejahteraan dan kurang memadainya pembangunan infrastruktur.
Menurut Siti, akselerasi dan pembangunan dengan melibatkan BNPP sejauh ini juga belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Dibutuhkan komitmen untuk mengubah paradigma pembangunan perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan.
Selain itu, perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan aktivitas perekonomian masyarakat lokal, kerja inovatif dan partisipatif, serta dukungan semua pemangku kepentingan terkait.
Siti mengatakan teknologi informasi kini menjadi sarana untuk mendorong kinerja organisasi pemerintah daerah lebih efisien dengan digitalisasi layanan. Namun, tantangannya adalah masalah regulasi di tingkat pusat, penguasaan teknologi, serta infrastruktur teknologi yang harus merata dan memadai.
Di sisi lain, perubahan kondisi global menuntut penyesuaian pada berbagai aspek kehidupan termasuk tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
-
RIAU16/11/2026 14:30 WIBOperasi Zebra Lancang Kuning 2026 di Bengkalis Sasar 10 Pelanggaran Ini
-
DUNIA16/11/2026 12:00 WIBZelensky Bongkar Usulan Rahasia AS Soal Wilayah Ukraina
-
NASIONAL16/11/2026 14:00 WIBDPR Siapkan Benteng Hukum Lawan Penyadapan Ilegal
-
OASE16/11/2026 05:00 WIBMengenal Tujuh Bumi dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW
-
POLITIK16/11/2026 16:14 WIBRatusan Massa LPI Desak Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
-
POLITIK16/11/2026 07:00 WIBDPD Gerindra Sejumlah Daerah Usulkan Dasco Jadi Cawapres
-
POLITIK16/11/2026 11:00 WIBHabiburokhman Desak MPR Bergerak Cepat Cari Wapres Baru
-
POLITIK16/11/2026 13:00 WIBZulhas: Parpol Sepakat Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra

















