Militer Thailand Klaim Tewaskan 221 Tentara Kamboja dalam Perang Perbatasan

AKTUALITAS.ID – Militer Thailand mengklaim telah menewaskan 221 tentara Kamboja sejak pecahnya gelombang konflik baru di perbatasan pada 8 Desember 2025, dengan klaim kerusakan besar pada fasilitas dan peralatan militer lawan. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Juru Bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Kolonel Ritcha Suksuwanont, yang merinci sejumlah instalasi dan alat berat yang diklaim hancur dalam operasi darat dan udara.

Laporan independen dan liputan internasional menunjukkan angka dan rincian yang bervariasi, dengan beberapa media melaporkan jumlah korban yang lebih rendah atau belum terverifikasi sepenuhnya oleh pihak ketiga. Konflik ini memicu serangkaian serangan udara dan artileri, termasuk penggunaan peluncur roket BM‑21 dan jet tempur, serta balasan dari Kamboja yang menembakkan roket ke beberapa titik, termasuk permukiman sipil, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan warga dan infrastruktur sipil.

Menurut catatan sementara, korban militer Thailand dilaporkan mencapai 25 tewas dan sekitar 270 luka‑luka, sementara angka korban di pihak Kamboja masih diperdebatkan dan terus berubah seiring verifikasi lapangan. Kedua negara sempat menyatakan gencatan senjata, namun klaim pelanggaran dan serangan berulang menunjukkan bahwa situasi tetap rapuh dan rawan eskalasi lebih lanjut.

Pernyataan resmi Thailand menyebutkan bahwa operasi bertujuan untuk membangun kembali garis perbatasan yang diklaim dilanggar dan melemahkan kemampuan militer Kamboja agar tidak lagi menjadi ancaman, termasuk penghancuran pangkalan, kendaraan lapis baja, sistem anti‑drone, dan menara komunikasi. Sementara itu, upaya diplomasi internasional terus berlangsung untuk meredakan ketegangan dan mendorong kembalinya kedua pihak ke meja perundingan.

Dampak kemanusiaan menjadi perhatian utama: serangan artileri dan roket yang mengenai area permukiman meningkatkan risiko pengungsian dan kebutuhan bantuan darurat. Para pengamat menekankan pentingnya verifikasi independen atas klaim militer dan perlindungan warga sipil sesuai hukum humaniter internasional. (Mun)