POLITIK
DPT WNA, Bawaslu Sebut Kemendagri Human Error
AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih melakukan evaluasi terkait 103 kepemilikan e-KTP WNA yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data tersebut pun telah diserahkan oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kepada KPU untuk dievaluasi. Dari investigasi Bawaslu tahap awal ada konfirmasi pihak Kemendagri bahwa kesalahan terdapat pada tim teknis di lapangan. […]
AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih melakukan evaluasi terkait 103 kepemilikan e-KTP WNA yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data tersebut pun telah diserahkan oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kepada KPU untuk dievaluasi.
Dari investigasi Bawaslu tahap awal ada konfirmasi pihak Kemendagri bahwa kesalahan terdapat pada tim teknis di lapangan.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Kementerian Dalam Negeri mengklaim data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang diserahkan ke KPU tanpa WNA dan terpisah.
“Dugaan awal kesalahan terjadi di tim teknis di lapangan. (Human Error) iya bisa jadi. Tapi temuan sekarang kemungkinan dari pencocokan dan penelitian atau mungkin pendaftaran pemilih update. Mungkin juga dari panitianya karena KTPnya kan hampir sama tapi warga negara beda,” kata Rahmat Bagja usai mengisi sebuah acara di Media Center Gedung KPU, Jakarta, Rabu, (6/3/2019).
Menurut Bagja harus dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang supaya tidak ada masalah serupa. Termasuk menarik DP4 sebagai peserta pemilu.
“Kami juga berharap kepada pemerintah agar bentuk KTP yang sama ini ditinjau ulang supaya tidak ada masalah serupa. Kalau bisa tegas juga Kemendagri, KPU untuk menindaklanjuti dan mencoret yang tidak berhak melakukan pencoblosan,” pintanya.
Komisioner Bawaslu tersebut berharap kedepannya tidak ada lagi preseden buruk terkait WNA ber KTP-el yang masuk ke dalam DP4.
“Kami harapkan dibersihkan lagi [datanya] dan semoga tidak ada masalah ini lagi ke depan. Karena kan hal baru juga WNA punya KTP,” tutur Bagja.
-
NASIONAL03/07/2026 20:30 WIBPuan Minta Penunjukan Komisaris Berdasarkan Kompetensi
-
POLITIK03/07/2026 19:30 WIBSyarat Capres-Cawapres Diusung Tiga Partai Dinilai akan Hambat Figur Potensial
-
NUSANTARA04/07/2026 07:30 WIBGempa M4,5 Guncang Waikabubak Tengah Malam
-
RIAU03/07/2026 23:00 WIBMahasiswa Kukerta UNRI Edukasi Warga Teluk Pambang Kelola TOGA dan Pupuk Organik
-
NASIONAL03/07/2026 20:00 WIBKPK Telusuri Aset Keluarga Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Terkait Gratifikasi
-
RIAU03/07/2026 22:00 WIBPolisi Tangkap Residivis dan Sita Setegah Kilogram Sabu
-
POLITIK03/07/2026 21:00 WIBDPR Pastikan RUU Ketahanan Siber Dibahas Terbuka dan Libatkan Publik
-
POLITIK04/07/2026 17:30 WIBSaid Didu Sebut Safari Politik Jokowi Masuk Fase “To Kill or Be Killed” dan Sarat Kepentingan Oligarki