Data Koperasi Amburadul, Rieke Dorong Sentralisasi Data Koperasi Nasional

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan penguatan peran Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pasalnya, selama ini pengelolaan koperasi masih tersebar di berbagai lembaga sehingga menyulitkan koordinasi dan pengawasan.

“Harus ada lembaga yang benar-benar menjadi penanggung jawab utama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” kata Rieke kepada Aktualitas.id, Sabtu (4/7/2026).

Dirinya mengusulkan agar Kementerian Koperasi sebagai aktor utama bukan hanya berperan sebagai pembina, tetapi juga sebagai walidata nasional koperasi. Dengan begitu, seluruh data koperasi dapat terintegrasi dalam satu sistem digital.

“Saya mendorong adanya Satu Dashboard Koperasi Nasional sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi,” ujarnya.

Politisi PDIP itu menilai integrasi data menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program. Tanpa sistem data yang terpusat, pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan secara real time terhadap perkembangan koperasi di lapangan.

Selain itu, pentingnya kejelasan status hukum sumber daya manusia yang terlibat dalam program koperasi desa. Serta perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial harus menjadi bagian dari desain kebijakan.

“SDM koperasi harus memiliki kepastian hukum, perlindungan kerja, dan jaminan sosial yang jelas,” katanya.

Rieke juga menambahkan bahwa penguatan sistem pengawasan berbasis risiko diperlukan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus berbasis data dan teknologi.

“Koperasi Merah Putih harus benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi,” pungkasnya.