Berita
Gaduh Perppu KPK: Ketua KEIN Berharap Tak Bikin Ekonomi Bergejolak
AKTUALITAS.ID – Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, Soetrisno Bachir berharap, gaduh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi tak pengaruhi kondisi perekonomian dan bisnis Tanah Air. Dia meminta, semua pihak memisahkan dua dimensi berbeda tersebut. “Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti […]
AKTUALITAS.ID – Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, Soetrisno Bachir berharap, gaduh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi tak pengaruhi kondisi perekonomian dan bisnis Tanah Air.
Dia meminta, semua pihak memisahkan dua dimensi berbeda tersebut.
“Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti negara negara lain, di parlemen lempar lemparan kursi tapi tetap jalan. Saling caci maki, tetapi ekonomi tetap jalan,” kata Soetrisno di kampus ITS Surabaya, Jawa Timur, pada Senin ( 7/10).
Menurutnya, beberapa negara di luar Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonominya di tengah gejolak politik yang mendera. Soetrisno berharap, hal semacam itulah yang berlaku di Indonesia.
“Di Thailand, pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi, kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat,” ujarnya.
Karena itu, anggota Majelis Pembina PAN itu meminta semua pihak bersama-sama membendung agar situasi politik tidak masuk jauh ke sektor lainnya, termasuk ekonomi dan bisnis.
“Agar gerus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi dan ormas keagamaan. Ini yang harus kita jaga semua,” ucapnya.
Ditanya, apakah setuju Presiden mengeluarkan Perppu KPK atau tidak? Soetrisno menjawab, “Nanti urusan Presiden apakah mau menerbitkan itu, apa Perppu ataukah ada opsi lain, itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen.”
Polemik UU KPK yang baru disahkan parlemen dan disetujui Istana jadi polemik berkepanjangan. Sampai kini, mayoritas publik menolak dan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK.
Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan itu setelah diserbu gelombang demonstrasi, terutama dari kalangan mahasiswa. Namun, hingga kini tuntutan mahasiswa belum dipenuhi.
-
NASIONAL13/12/2025 18:25 WIBMentan Amran Beri Motivasi Ribuan Kades se-Sulsel
-
POLITIK13/12/2025 18:00 WIBBanyak Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, Parpol Diminta Perbaiki Sistem Kaderisasi
-
DUNIA13/12/2025 17:30 WIBItalia Didesak untuk Akui Negara Palestina
-
NASIONAL13/12/2025 15:00 WIBJAMKI Desak KPK Panggil Paksa Anggota DPR yang Mangkir dalam Kasus CSR BI – OJK
-
NASIONAL13/12/2025 19:00 WIBPrabowo: Pemerintah Terus Memantau Perkembangan Situasi Daerah Bencana Sumatera dan AcehÂ
-
JABODETABEK13/12/2025 16:00 WIBJasad Pria Tersetrum Listrik Berhasil Dievakuasi Tim Gulkarmat
-
NASIONAL13/12/2025 06:00 WIBPurbaya: Tidak Akan Kirim Barang Ilegal untuk Korban Bencana
-
NASIONAL13/12/2025 07:00 WIBPAN Desak Revisi UU Migas untuk Mempercepat Investasi di Sektor Miga

















