Partai Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen Masuk RUU Pemilu

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah melontarkan usulan terkait koalisi permanen. Partai Amanat Nasional juga sepakat dengan usulan tersebut, tapi perlu dimasukkan dalam UU Pemilu.

“Pernyataan Ketua Umum Golkar, Mas Bahlil Lahadalia, patut diapresiasi dalam meletakkan fondasi membangun sistem presidensial Indonesia ke depan dengan multipartai. Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk di pasal di UU Pemilu. Jika itu terjadi, PAN satu pemikiran dengan Golkar,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu akhir pekan kemarin.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan koalisi permanen masuk dalam revisi undang-undang atau RUU Pemilu tak bisa dibahas secara sederhana. Herman mengatakan perlunya konsensus lebih dulu antar pimpinan partai politik.

“Harus ada konsesus para pimpinan partai-partai terkait dengan wacana koalisi permanen, karena dalam sistem presidensial dan multipartai tentu pengaturanya tidak sesederhana itu,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, perlu ada kajian komprehensif sebelum membahas pengaturan koalisi permanen dalam RUU Pemilu. Dia mengatakan perlu adanya kesepakatan terlebih dulu terkait arah sistem politik Indonesia.

“Jika ini mau dibicarakan tentunya banyak pilihan-pilihan dan study kasus yang telah dilaksanakan oleh negara lain, mau ke mana sistem politik kita,” ujarnya.

“Jangan sampai karena berubah-ubahnya sistem politik justru membingungkan masyarakat. Hal ini penting sebelum kita bicara pengaturan yang dituangkan dalam undang-undang,” sambungnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan usulan ini belum dibahas terlalu jauh. Herman menegaskan konsensus antarpimpinan parpol merupakan fondasi utama sebelum masuk ke ranah pengaturan teknis.

“Belum bicara ke sana, tetapi konsensus pimpinan partai ini penting untuk melandasi perubahan sistem kepartaian,” tuturnya.

(Yan Kusuma/goeh)