Delapan Menteri Masih Layak Dipertahankan Kabinet Kerja Jilid II


Ilustrasi ( Istimewa)

Dia menilai, Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner tidak hanya berkatakter eksekutor.

AKTUALITAS.ID – Delapan menteri dinilai layak dipertahankan dalam kabinet kerja jilid II di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Direktur Gema Jomin, Dian Assafri, dalam acara Ngobrol Seru Gema Kosgoro bertajuk Meneropong Kabinet Kerja Jilid 2: Yang Bertahan dan Yang Terbuang di Wisma Mas Isman pada Jumat (11/10).

Kedelapan menteri yang harus dipertahankan itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki HadiMoeljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Berdasarkan aspirasi yang kami serap di masyarakat, ada delapan menteri yang harus dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua untuk keberlanjutan pembangunan,” kata Dian.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas mengakui, ada sejumlah menteri yang layak dipertahankan pada kabinet kerja jilid 2.

Dia menilai, Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner tidak hanya berkatakter eksekutor. “Dan, harus diakui Menteri BUMN Rini Soemarno menunjukkan kinerja yang kinclong. Dia berhasil membentuk holding BUMN dan melalui Inalum mencaplok Freeport,” kata dia.

Sederet menteri juga mendapat apresiasi yang positif, yakni Sri Mulyani, Pratikno, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimoeljono, Pramono Anung, dan Moeldoko. Sedangkan untuk Moeldoko, menurut Sirojudin, harus didampingi public relations (PR) yang good.

Sementara itu, Direktur Jawa Pos News Network (JPNN) Auri Jaya berharap, agar Jokowi lebih selektif memilih pembantunya, terutama tidak memilih menteri dan jaksa agung yang menangani penegakan hukum dari partai politik.

Selain itu, Auri juga mengharapkan, Jokowi tidak lagi memilih menteri yamg populer di media sosial, namun tidak punya prestasi, serta memberikan kesempatan dari kalangan milenial yamg tentunya yang kapabel sebagai menteri.

“Tetapi, ini hanya usulan semua terserah Jokowi,” kata Auri.