Penyederhanaan Regulasi, BIN Sinergikan Humas Antar Kementerian dan Lembaga

AKTUALITAS.ID – Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan H Purwanto mengakui salah satu hambatan meningkatkan investasi di Indonesia adalah keruwetan birokrasi dan masih ada tumpang tindih dalam regulasi.

“Untuk merealiasikan kebijakan tersebut, Pemerintah terus berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif agar sinergis dan juga mendukung berbagai kebijakan prioritas dalam penyederhanaan regulasi,” ujarnya.

Sebagai lembaga negara yang bertugas memantau ancaman terhadap negara, BIN mengakui jika penerapan sejumlah kebijakan pemerintah akan menemui sejumlah tantangan.

“Ada hambatan dari oknum yang selama ini mengeruk keuntungan dari ketidakteraturan regulasi. Di sisi lain, rencana perampingan birokrasi berpeluang mendapatkan resistensi dari kalangan ASN itu sendiri yang merasa kepentingannya terganggu,” ungkapnya.

Selain itu, BIN juga menegaskan kembali upaya memerangi penyebaran radikalisme yang terus menyasar berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali ASN yang merupakan ujung tombak pelayanan publik.

“Program Deradikalisasi berpotensi terus dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang selama ini terus mendiskreditkan Pemerintah untuk melancarkan agenda politiknya. Melalui berbagai cara, kelompok tersebut terus membangun opini dan membenturkan Pemerintah dengan umat Islam dengan isu pemerintah anti Islam hingga membatasi kebebasan berekspresi. Faktanya, apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah merupakan cara untuk mencegah Indonesia terjerumus ke dalam berbagai konflik dan juga untuk melindungi bangsa Indonesia,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, BIN mengundang seluruh jajaran Humas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk ikut menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah yang memiliki tujuan positif.

Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam Forum Bakohumas yang mengambil tema Sinergitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi Dan Deradikalisasi.

“Tujuannya, agar kebijakan Pemerintah dapat dicerna dan diterima secara mudah oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dalam forum Bakohumas tersebut seluruh perwakilan K/L berkomitmen untuk ikut menyosialisasikan kebijakan Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka menyukseskan berbagai kebijakan pemerintah.