Berita
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Ketua DPR: Bisa Tidak Dilanjutkan
AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengakui, hingga kini pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Apakah itu direvisi, atau bahkan bisa dibatalkan. Mengingat banyak pihak yang kontra. Ia juga melihat, terlalu masuk pada ranah privat keluarga. Puan menjelaskan, RUU ini masih dinamis. Artinya, dari segala polemik yang […]
AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengakui, hingga kini pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Apakah itu direvisi, atau bahkan bisa dibatalkan. Mengingat banyak pihak yang kontra.
Ia juga melihat, terlalu masuk pada ranah privat keluarga. Puan menjelaskan, RUU ini masih dinamis. Artinya, dari segala polemik yang muncul di masyarakat, bisa direvisi atau bahkan dihentikan.
“Kalau kemudian ada perubahan-perubahan, apakah akan diteruskan, apakah tidak akan dibahas, apakah kemudian tidak jadi, apakah nanti bagaimana hasilnya ya kita tunggu pembahasan,” kata Puan, usai membuka Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga ini nantinya akan dibahas oleh Komisi VIII DPR. Mengenai draf-draf yang mendapat penolakan, Puan merasa punya pendapat senada. Menurutnya, beberapa pasal dalam klausul RUU tersebut banyak mengurusi urusan privat.
“Yang saya lihat dari draf yang ada, ada pasal-pasal yang terlalu mengintervensi ranah privat rumah tangga. Namun, kan saya tidak bisa bicara langsung, perlu atau tidak perlu. Karena itu tugasnya Komisi VIII yang akan menguliti hal tersebut,” ujar ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Puan pun meminta masyarakat memantau pembahasannya nanti di parlemen. Ia juga menyarankan kepada rekan-rekannya di komisi, mempertimbangkan banyak hal agar tidak memaksakan pasal-pasal yang mendapat penolakan publik.
“Kita pun harus ingat kita terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai budaya, berbagai agama. Tentu saja ranah privat itu kemudian tidak bisa dibikin jadi satu tempat yang semuanya harus setuju,” tuturnya.
-
POLITIK03/04/2026 14:30 WIBLakukan Kekerasan Kepada Istri dan Anak, Kader Demokrat Dilaporkan
-
RIAU03/04/2026 13:15 WIBHadapi Super El Nino 2026, Kapolda Riau Susun Langkah Pencegahan Dini
-
OLAHRAGA03/04/2026 08:00 WIBTim Sepeda Putri Indonesia Terbaik ASEAN
-
NASIONAL03/04/2026 13:30 WIBPanglima TNI Terima Courtesy Call Panglima Angkatan Tentera Malaysia
-
NASIONAL03/04/2026 12:00 WIBKomnas HAM: Buka Identitas Pelaku Kasus Air Keras Andrie Yunus ke Publik
-
NUSANTARA03/04/2026 10:30 WIBKabupaten Grobogan Banjir, 12 Desa Tergenang
-
JABODETABEK03/04/2026 09:00 WIBAngkut Sampah Pasar Induk Kramat Jati, 40 Truk Disiapkan
-
NASIONAL03/04/2026 17:00 WIBEddy Soeparno: Indonesia Harus Lepas Ketergantungan Energi Fosil

















