Bantuan Tak Tepat Sasaran,Jokowi Instruksikan Buka Data Penerima Bansos

AKTUALITAS.ID – Bantuan sosial terhadap warga terdampak krisis wabah virus corona (Covid-19) kerap tidak tepat sasaran. Bahkan berdasarkan data, seperti di Jakarta, tercantum nama anggota dewan maupun mereka yang secara ekonomi sangat mampu.

Persoalan data ini, yang menjadi persoalan dalam pemberian bantuan paket sembako. Sehingga harapan pemerintah agar bantuan itu tepat sasaran, justru meleset. Data yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerap kali berbeda.

Akibatnya, muncul berbagai dugaan-dugaan yang negatif. Mengenai ini, Presiden Joko Widodo meminta agar masalah data penerima bantuan ini dibuka secara transparan.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara tranparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kita bisa melakukan segera koreksi koreksi di lapangan,” jelas Presiden Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas, Senin (4/5/2020).

Banyak jenis bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Seperti PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT dana desa. Laporan yang diterima oleh Presiden, penyalurannya sudah sampai ke masyarakat. Walau belum semuanya tersalurkan.

“Saya minta minggu ini sudah semuanya, sudah bisa diterima,” kata Presiden.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, juga berlapis. Ada yang dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah menganggarkan untuk bantuan sosial seperti ini. Jokowi mengingatkan, agar pemberiannya bisa diatur dengan baik.

“Saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah. Agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya,” lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk menghindari adanya penyelewengan dari bantuan-bantuan untuk warga terdampak Covid-19 tersebut, Jokowi meminta jajarannya untuk membuat layanan pengaduan. Agar masyarakat bisa langsung memberikan aduan terhadap kinerja pembagian bantuan sosial di lapangan.

“Saya minta dibuat hotline untuk pengaduan. Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat,” kata mantan Wali Kota Solo itu.