Berita
Akibat Dampak Pandemi, Airlangga Ramal Ekonomi RI Baru Bisa Pulih 2022
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut krisis ekonomi akibat dampak pandemi virus Corona (COVID-19) baru bisa pulih pada 2022 mendatang. Sebab krisis ekonomi kali ini lebih parah dari krisis 2008 lalu. “Krisis ini tidak selesai sampai akhir tahun ini. Tapi juga bisa terus bergeser ke tahun 2021, 2022, untuk recovery,” kata Airlangga […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut krisis ekonomi akibat dampak pandemi virus Corona (COVID-19) baru bisa pulih pada 2022 mendatang. Sebab krisis ekonomi kali ini lebih parah dari krisis 2008 lalu.
“Krisis ini tidak selesai sampai akhir tahun ini. Tapi juga bisa terus bergeser ke tahun 2021, 2022, untuk recovery,” kata Airlangga dalam diskusi virtual HIPMI, Kamis (18/6/2020) malam.
Krisis 2008 lalu terjadi akibat subprime mortgage di Amerika Serikat (AS). Saat itu, hanya sektor keuangan yang dinilai terpukul dan lainnya masih bisa selamat. Sedangkan saat ini semua sektor terkena dampak, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “UMKM selamat pada krisis 2008. Kalau dilihat krisis sekarang ini tidak lebih dalam dari 1998 namun lebih dalam dari 2008. Semua sektor ini sekarang turun,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah sedang gencar menerbitkan insentif fiskal kepada hampir semua lapisan masyarakat yang terdampak pandemi ini. Insentif itu mulai dari pembebasan pajak, bantuan sosial (bansos), hingga diskon listrik.
“Pemerintah siapkan pelebaran defisit anggaran agar ada ruang untuk melakukan stimulus fiskal dan pembiayaan,” imbuhnya.
Lebih rinci dijelaskan, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran belanja untuk penanganan virus Corona sebesar Rp 695,20 triliun. Dana itu digunakan untuk penanganan di sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) atau untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Rp 106,11 triliun.
Dengan penambahan itu, total belanja otomatis menjadi bengkak. Pemerintah pun memproyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus 6,27%.
“Kami siapkan skenario defisit akan kembali normal pada 2023,” ujarnya.
-
POLITIK17/04/2026 16:02 WIBMegawati: Kader Tak Turun ke Rakyat Akan Dievaluasi
-
RIAU17/04/2026 00:01 WIBKapolres Bengkalis Prioritaskan Desa Jangkang sebagai Kampung Bebas Narkoba
-
PAPUA TENGAH17/04/2026 07:30 WIBData Dapodik Tidak Akurat, Program Makan Bergizi di Mimika Terhambat
-
OASE17/04/2026 05:00 WIBHukum Memakai Celana Dalam Ihram
-
PAPUA TENGAH17/04/2026 06:00 WIBPerkuat Sinergi, Pemkab Mimika dan Keuskupan Timika Susun Peta Jalan Pendidikan Papua Tengah
-
NASIONAL17/04/2026 18:00 WIBKPK Bongkar Dugaan Pengaturan Lelang di Kemenhub
-
NUSANTARA17/04/2026 06:30 WIBHelikopter Jatuh Ditemukan di Hutan Sekadau Kalbar
-
JABODETABEK17/04/2026 16:30 WIBBanjir Rendam Jakarta Selatan dan Timur

















