Berita
Soal Pernyataan Presiden Jokowi Terkait Obat Covid-19, Ini Respon Politisi PKS
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah tidak memberi harapan palsu terkait produksi obat dan vaksin Covid-19 dalam negeri. Mufida, sapaan Kurniasih Mufidayati, mengingatkan itu setelah Presiden Jokowi berjanji akan memproduksi 30 juta vaksin hingga akhir tahun 2020 dan 290 juta vaksin hingga 2021. Menurut dia, klaim produksi […]

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah tidak memberi harapan palsu terkait produksi obat dan vaksin Covid-19 dalam negeri.
Mufida, sapaan Kurniasih Mufidayati, mengingatkan itu setelah Presiden Jokowi berjanji akan memproduksi 30 juta vaksin hingga akhir tahun 2020 dan 290 juta vaksin hingga 2021.
Menurut dia, klaim produksi obat dan vaksin Covid-19 dari berbagai sumber resmi pemerintahan, berdampak dua hal. Yakni, masyarakat terlanjur memiliki kepercayaan tinggi dan abai terhadap kaidah ilmiah. Kemudian muncul sikap skeptis, karena klaim dari pemerintah tidak terbukti.
“Klaim obat Covid-19, produksi vaksin hingga 30 juta sampai akhir tahun 2020 dan membuka peluang ekspor vaksin tahun depan, setelah sebelumnya kalung anti corona ini harus hati-hati dikeluarkan oleh organ resmi pemerintah,” kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Pada dasarnya, politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mendukung upaya penelitian untuk produksi vaksin dan obat Covid-19.
Namun, prosesnya harus benar-benar diikuti seperti uji klinis dan ilmiah. Jangan sampai disebutkan ke publik sebagai obat dan vaksin, tetapi belum melewati tahapan uji klinis.
“Kami dukung setiap tahap pengujian obat dan vaksin. Yang perlu disampaikan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam setiap fase. Sampaikan setiap tahapan sudah berjalan sejauh mana dari sisi penelitian. Ini sekaligus mendidik masyarakat agar mendapatkan informasi yang jelas dan terukur, tidak bombastis hanya demi sesuatu yang tidak subtantif dalam perang melawan Covid-19,” kata Mufida.
Mufida mengingatkan, sudah banyak kegaduhan-kegaduhan terkait penanganan Covid-19 muncul justru dari pemerintah.
Sejauh ini yang berkuasa atas data-data resmi terkait penanganan Covid-19 adalah pemerintah. Publik, kata dia, mau tidak mau selalu menantikan informasi terbaru terkait penanganan Covid-19 dari sumber pemerintahan.
“Jadi jangan salah gunakan kepercayaan itu dengan memberikan informasi yang bersifat hiperbola. Sampaikan saja sesuai fakta dan sejauh mana. Jika ada kemajuan sampaikan apa saja kemajuannya. Jika masih jalan di tempat sampaikan apa adanya,” pungkas dia. [Kiki Budi Hartawan]
-
NUSANTARA19/04/2025 08:30 WIB
Tak Tahu Apa-Apa, Pemuda Ini Jadi Korban Salah Sasaran dan Tewas Usai Dikeroyok
-
POLITIK19/04/2025 08:00 WIB
Menteri Bertemu Jokowi Saat Lebaran, Golkar: Itu Bukan Manuver Politik
-
NUSANTARA19/04/2025 10:30 WIB
Emosi Usai Minum Tuak, Pria Labusel Kalap Bacok Rekan Kerja Hingga Bersimbah Darah
-
NASIONAL19/04/2025 07:00 WIB
Kunjungan ke Markas Huawei, Waka MPR Titip Harapan Besar untuk Kemajuan Teknologi Indonesia
-
JABODETABEK19/04/2025 06:30 WIB
Mencekam di Cimanggis: OTK Bakar 3 Mobil Polisi Saat Penangkapan Pentolan Ormas
-
POLITIK19/04/2025 17:00 WIB
Rocky Gerung: Pengaruh Jokowi Bikin Prabowo Sulit Reshuffle Kabinet
-
NASIONAL19/04/2025 12:00 WIB
Tingkatkan Keterlibatan Publik, PCO Luncurkan Program Swasembada Pangan di Bengkulu
-
NUSANTARA19/04/2025 12:30 WIB
Warga Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Rembang Akibat Hujan Deras dan Angin Kencang