AKTUALITAS.ID – Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2019 diwarnai aksi penolakan dari empat fraksi PAN, Golkar, NasDem, dan PSI dengan pertimbangan tidak ada tindaklanjut oleh Pemprov terhadap rekomendasi dari fraksi saat masa reses DPRD. Sementara Gerindra, PKS, PDIP, Demokrat, PPP, dan PKB setuju atas pelaksanaan APBD 2019 yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra Syarif menganggap ada salah kaprah yang dilakukan oleh empat fraksi yang menolak. Menurut Syafrin apa yang disampaikan oleh Anies pada Senin (7/9), lalu bukanlah laporan pertanggungjawaban yang mana saat rekomendasi tidak dijalankan, anggota DPRD berhak menolak laporan tersebut. Namun, pada kasus ini berbeda.
“Banyak pihak yang salah kaprah terhadap paripurna kemarin. Paripurna kemarin itu bukan LKPJ tetapi P2APBD, berbeda, LKPJ disampaikan 3 bulan setelah tutup anggaran sekitar bulan 4 yang lalu. Outputnya pun berbeda, P2APBD outputnya Perda sementara LKPJ outputnya rekomendasi dan di dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak ada aturan soal menerima atau menolak,” kata Syarif, Rabu (9/9/2020).
Syarif menuturkan, jika rekomendasi yang dimaksud adalah saat reses 2019 ataupun 2020, maka pelaksanaannya ada di P2APBD 2021. Sebab, imbuhnya, apa yang disampaikan Anies tentang pelaksanaan APBD 2019 merupakan implementasi dari perencanaan tahun 2018.
Ia merunut untuk menyusun APBD dimulai dari Musrenbang oleh Pemprov dari tingkat bawah di bulan Maret. Setelah itu, dilakukan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) sekitar bulan April-Juni. Di rentang penyusunan RKPD, kata Syarif, DPRD bisa mengajukan rekomendasi ske Pemprov dari reses yang dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah kebijakan umum anggaran- prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).
“Setelah itu disetujui bentuk RAPBD bulan November. Nah kalau dipermasalahkan soal reses seharusnya saat RKPD, di bulan 4,” rinci Syarif.
Ia meyakini, para anggota yang menyatakan menolak P2APBD 2019 hanyalah bentuk sikap politik. “Kemarin yang walkout itu bukan persoalan P2APBD tetapi hanya sekadar sikap politik akibat dari dinamika politik yang menurut saya sah-sah saja tetapi kalau mempersoalkan P2APBD itu lemah,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2019. Meski dalam pengesahannya, empat fraksi, PAN, Golkar, PSI, NasDem menolak pertanggungjawaban tersebut.
Prasetio Edi Marsudi sebagai Ketua DPRD mengatakan, pengesahan tetap dilakukan karena lebih dari 50 persen suara fraksi menyatakan setuju atas penggunaan APBD yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Sebelumnya, Pras menanyakan terlebih dahulu pendapatan para anggota.