Percepat Peningkatan Ekonomi, Kemendes Guyur Rp 30 T Lagi ke 74 Ribu Desa

AKTUALITAS.ID – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat peningkatan ekonomi desa di tengah pandemi Corona.

Jokowi ingin menjadikan desa sebagai penyangga ekonomi khususnya ketika krisis ekonomi terjadi di kota. Sebab, saat ini banyak orang di kota yang kembali ke desa karena banyak alasan salah satunya terdampak COVID-19.

Kemendes PDTT mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan dana sekitar Rp 30,7 triliun yang bakal ditebar ke 74.953 desa di Indonesia. Dana tersebut merupakan sisa anggaran dana desa yang belum diserap.

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga saat ini pemerintah sudah menyerap anggaran dana desa sebesar Rp 52 triliun dari total anggaran sekitar Rp 72 triliun.

“Dari total dana desa yang sudah salur ke RKDes (rekening kas desa) ada Rp 52 triliun,” kata Abdul Halim usai ratas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa secara virtual, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Dari anggaran Rp 52 triliun ini, Abdul Halim mengatakan sudah digunakan untuk program tanggap COVID-19, padat karya tunai, hingga pembangunan infrastruktur desa sebesar Rp 11,9 triliun. Kemudian untuk program bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp 15,4 triliun. Dengan begitu sisa saldo yang bisa digunakan adalah Rp 43 triliun.

Dari sisa anggaran tersebut, sekitar Rp 13,06 triliun digunakan untuk program BLT desa yang dilanjutkan hingga akhir tahun 2020. Dengan begitu masih ada sisa sekitar Rp 30,7 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan peningkatan ekonomi desa.

“Yang masih bisa digerakkan untuk percepatan peningkatan ekonomi ada Rp 30,793 triliun,” katanya.

Dia mengungkapkan, pihak Kemendes PDTT juga sudah menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 yang mengatur penggunaan dana Rp 30,7 triliun ini. Beberapa program yang bisa memanfaatkan anggaran tersebut antara lain pada karya tunai desa (PDKT) dengan syarat pemberian upah kerja harus di atas 50%.

“Itu artinya PKTD bulan Oktober, November, Desember ini diprioritaskan untuk PKTD yang tidak membutuhkan bahan yang tinggi. Jadi minimal di atas 50% untuk upah. Supaya penyerapan tenaga kerja banyak, dana yang beredar di masyarakat juga banyak sehingga naikkan daya beli warga,” jelasnya.

Selain itu, anggaran yang bakal ditebar pemerintah juga untuk meningkatkan ekonomi desa melalui penguatan BUMDes.

Sementara itu, Abdul Halim mengatakan mayoritas penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa adalah emak-emak atau perempuan kepala keluarga. Dia mengatakan anggaran BLT dana desa sudah tersalurkan sebesar Rp 15,4 triliun.

“Dari penerima BLT desa, yakni 2,47 juta atau hampir 2,5 juta penerima BLT dana desa adalah perempuan kepala keluarga,” katanya.

Dia menjelaskan, sebanyak 2,5 juta perempuan kepala keluarga yang menerima BLT dana desa ini juga seluruhnya tercatat pada program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

“Yang seharusnya selama ini mereka sudah harus mendapat jaring pengaman sosial tapi belum terdata. Sehingga dapat terdeteksi melalui BLT desa,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan penerima BLT dana desa mayoritas merupakan para petani dan buruh tani. Kelompok ini bisa mencapai 88% dari total penerima.

“Kemudian 4% nelayan dan buruh nelayan. 2% buruh pabrik. 1% guru, dan 5% pedagang UMKM. Ini gambarkan sebaran sasaran BLT dana desa yang basisnya jelas petani dan buruh tani serta nelayan dan buruh nelayan,” ungkapnya.

Total dana desa yang sudah terserap yakni Rp 27,34 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari program BLT dana desa yang sebesar Rp 15,4 triliun dan padat karya tunai desa (PKTD) sebesar Rp 11,9 triliun. Sementara Rp 52 triliun anggaran dana desa dari total anggaran Rp 72 triliun sudah disalurkan ke rekening kas desa (RKDes).