PKS Desak Transparan Kasus Investasi BPJS Ketenagakerjaan

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR F-PKS Kurniasih Mufidayati mendesak pengumuman yang transparan tentang ada tidaknya dugaan kasus investasi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Mufida meminta kepastian hasil investigasi ada tidaknya kerugian negara demi kepastian hak dana dana para pekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menyebut, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang baru wajib menjaga dana para pekerja yang diberikan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut data, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2020 adalah 50,72 juta pekerja.

Sementara jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Pekerja Migran Indonesia dari rentang 2017-2020 sebanyak 747 ribu peserta. Dari jumlah itu , peserta BPJS Ketenagakerjaan dari PMI yang aktif pada 2020 sebanyak 389 ribu orang.

“Ada lebih dari 50 juta pekerja yang dananya dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerjalah yang saat ini paling cemas atas nasib dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga menjadi penting agar segera diumumkan secara terbuka dan apa adanya tentang tindak lanjut penyidikan hasil audit BPK yang sudah diserahkan ke Kejakgung,” kata Mufida dalam keterangannya, Sabtu (20/2/2021).

Mufida meminta proses pengusutan hukum yang berjalan bisa transparan dan akuntabel. Para pekerja baik di dalam negeri maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) tengah harap-harap cemas menanti perkembangan dugaan kasus ini. Kepastian ini juga berfungsi untuk menjawab keraguan publik dan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Tentu kita mendukung setiap upaya penegakan hukum. Bersamaan dengan itu publik terutama para pekerja berhak mendapat kepastian status hukum dari dugaan kasus yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Wajar para pekerja menjadi khawatir setelah kejadian yang menimpa Jiwasraya dan Asabri. Agar tidak berandai-andai, maka harus clear status hasil audit ada kerugian yang disengaja atau tidak,” tutur Mufida.