Berita
Soal Amandemen UUD 1945, PKS : Ada Pihak Lebih Mementingkan Kekuasan Daripada Rakyat
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsy berpandangan rencana Amandemen Konstitusi UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat. Apalagi jika pembahasan tersebut menyangkut soal jabatan tiga periode presiden. “Jika saat ini membahas amandemen UUD 1945 seolah tidak peka dengan situasi ini, apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan presiden,” […]
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsy berpandangan rencana Amandemen Konstitusi UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat. Apalagi jika pembahasan tersebut menyangkut soal jabatan tiga periode presiden.
“Jika saat ini membahas amandemen UUD 1945 seolah tidak peka dengan situasi ini, apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan presiden,” kata Aboe dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/8/2021).
Menurut dia, banyak masyarakat yang sedang menghadapi duka dan kesusahan, banyak keluarga yang ditinggal wafat sanak saudara, belum lagi banyak hampir semuanya tengah berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sehingga dia menilai pembahasan Amandemen UUD 1945 tidak tepat dibahas saat ini.
“Jika dipaksakan rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan daripada nasib rakyat,” ujar dia.
Oleh sebab itu, Aboe menegaskan, pada situasi seperti saat ini, seharusnya semua elemen bangsa saat ini fokus dan berupaya untuk menangani pandemi. Baik dalam layanan kesehatan untuk mengurangi risiko kematian akibat Covid-19, maupun dalam upaya pemulihan ekonomi agar rakyat bisa makan dan bertahan hidup di tengah PPKM.
“Dari pada membahas amandemen UUD 1945, lebih urgen jika saat ini kita menyiapkan roadmap jangka panjang penanganan Covid-19. Karena kita pahami Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi tidak ada yang lebih penting dari pada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh,” kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini.
Sehingga, Politikus PKS ini menilai lebih baik menyiapkan roadmap jangka panjang Indonesia dalam menangani Covid-19 yang sangat diperlukan dalam pandemi ini, agar jelas peta jalannya. Jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas.
“Karenanya keberadaan roadmap jangka panjang penanganan pandemi merupakan kebutuhan mendesak saat ini,” tegasnya.
-
Ekstra31/10/2026 20:00 WIBDaftar 15 Bank yang Ditutup OJK Sepanjang 2026 hingga September
-
NASIONAL31/10/2026 19:00 WIBBrimob Bersenjata Dobrak Ponpes Putri Jam 3 Pagi
-
NASIONAL31/10/2026 22:00 WIBBMKG Bongkar Penyebab Hujan Lebat di Tengah El Nino dan IOD Positif
-
JABODETABEK31/10/2026 23:00 WIBAsyik Olahraga Malam, Wanita Tewas Dihantam Motor di Grand Wisata
-
DUNIA01/11/2026 00:00 WIB53 Kursi Tak Cukup! Netanyahu Terancam Gagal Bentuk Pemerintahan
-
NASIONAL31/10/2026 20:30 WIBPercepat Renovasi 10.300 Rumah di Jakarta, Menteri Ara Tinjau Bedah Rumah di Kampung Boncos