Malaysia Tegaskan Tak Ada Bukti Kuat soal Rencana Invasi Sabah

Panglima Militer Malaysia, Jenderal Affendi Buang, menegaskan tidak ada bukti kuat terkait laporan bahwa kelompok militan di Sulu, Filipina Selatan, akan menginvasi negara bagian Sabah.

Melalui pernyataan, Affendi mengatakan angkatan bersenjata Malaysia selalu memantau berbagai isu yang dapat mengancam kedaulatan negara secara serius.

“Sampai saat ini, melalui implementasi operasi dan pengumpulan informasi intelijen, masih belum ada indikasi yang jelas atau bukti kuat terkait apa yang dilaporkan (invasi Sulu),” kata Affendi dalam pernyataannya pada Jumat (10/12).

Affendi menegaskan bahwa militer Malaysia siap membela keamanan dan kedaulatan Malaysia, juga Sabah, dari ancaman asing.

“Peran utama (kami) ialah untuk melindungi kepentingan negara, khususnya membela kedaulatan dan integritas perbatasan dari ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional,” tambah Affendi seperti dikutip Channel NewsAsia.

Tak hanya militer, Polisi Malaysia juga membantah rumor rencana penyerbuan Sabah.

“PDRM (Polisi Kerajaan Malaysia) menangani masalah ini dengan serius dan akan mengambil tindakan yang cepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada tingkat tertinggi di Sabah untuk menghadapi segala kemungkinan dan ancaman penyusupan,” kata Inspektur Jenderal Polisi Acryl Sani Abdullah Sani.

Komisioner Polisi Sabah, Idris Abdullah, juga membantah kabar invasi ini.

“Tidak benar. Meski demikian, kami (polisi Sabah) akan meningkatkan pengamanan,” tutur Abdullah dalam pesan WhatsApp kepada Bernama, Kamis (9/12).

Pada Kamis (9/12), kantor berita South China Morning Post melaporkan pertemuan rahasia yang dihadari 19 wali kota di Kepulauan Sulu, Filipina, pada 1 Desember lalu untuk membahas rencana “pengiriman tentara Kerajaan Sulu” yang terdiri dari 600 pasukan untuk menyerang Sabah.

Laporan tersebut mengatakan pertemuan itu diatur oleh seorang pejabat senior pemerintah lokal di selatan Filipina.

Sebanyak 11 dari total 19 wali kota yang hadir dalam rapat rahasia itu disebut menyetujui rencana penyerbuan. Sementara itu, delapan wali kota lainnya menentang atau menolak plot tersebut.

“Setiap wali kota diharapkan dapat mengirim 50 pasukan yang terampil dan berani berperang. Biaya amunisi dan logistik lainnya akan ditanggung oleh pejabat tinggi yang juga berjanji menyumbang 500 ribu peso (Rp142 juta) untuk membuat 100 speed boat yang akan digunakan untuk menyerang Sabah,” kata sumber tersebut

Rumor rencana invasi ini muncul sembilan tahun setelah upaya terakhir Kesultanan Sulu untuk “mengambil kembali” wilayah Kalimantan Utara yang disebut pernah menjadi bagian dari teritorialnya.

“Kegagalan ahli waris Kesultanan Sulu untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan hak kepemilikan atas Sabah mendorong pelaksanaan rencana ini,” papar sumber itu.

Pada Februari 2013 lalu, lebih dari 200 pasukan militan Sulu bersenjata lengkap menyerbu Lahad Datu, kota pantai timur Malaysia.

Kesultanan Sulu memang pernah menguasai bagian selatan Filipina dan Sabah sebelum pemerintah kolonial Inggris memindahkan Sabah menjadi Federasi Malaysia pada 1963.

Sementara itu, secara politik, Filipina juga tidak pernah melayangkan niat untuk mencabut klaimnya atas Sabah. Presiden Filipina saat ini, Rodrigo Duterte, juga pernah bersumpah pada 2016 untuk mengejar klaim negara itu atas Sabah sebagai wilayah Filipina yang berdaulat.

Pada 2019, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jnr menegaskan kembali klaim Filipina atas Sabah selama pengarahan anggaran kongres.

“Kita tidak akan pernah memiliki kedutaan di Sabah. Memikirkan hal itu bahkan merupakan tindakan pengkhianatan,” kata Locsin Jnr kepada komite alokasi DPR.

Sementara itu, Malaysia tidak pernah mengakui klaim Filipina tersebut dengan alasan bahwa penduduk Sabah telah menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mereka memilih untuk bergabung dengan federasi Malaysia pada tahun 1963.