AKTUALITAS.ID – Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. memberikan pandangannya dalam menentukan figur cawapres sebagai organ konstitusional yang determinan dalam konstelasi politik nasional.
Menurut Fahri Bachmid, eksistensi presiden dan wakil presiden sebagai lembaga negara dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia mempunyai kedudukan serta peran yang sangat vital dan strategis. Desain sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas presiden dan wakil presiden dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945.
Ketentuan norma Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”.
Fahri Bachmid menekankan, sesuai kebutuhan konstitusional pengisian jabatan, calon wakil presiden tidak lagi sekadar figur yang berfungsi membantu meningkatkan elektabilitas.
“Calon presiden harus berani mengembalikan serta mendudukkan pranata wakil presiden sesuai derajat konstitusionalnya sebagaimana ketika kelembagaan kepresidenan dibentuk berdasarkan UUD 1945. Yakni, bahwa cawapres ditentukan berdasarkan kebutuhan negara, bukan semata-mata ”ban serap,” kata Fahri saat menjadi Narasumber dalam Diskusi Publik Relawan Yakin Indonesia Maju (04/09/2023).
Tugas konstitusional negara ke depan akan semakin kompleks, lebih berat dan menantang. Oleh karena itu, prinsip meritokrasi merupakan sebuah keniscayaan dalam memilih sosok cawapres yang teknokratis, intelektual, dan tentunya menguasai aspek ketatanegaraan serta kepemerintahan.
“Secara konvensional, praktik pengisian jabatan wapres dengan konsep meritokrasi sebenarnya pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan kita. Itulah Dwitunggal Soekarno-Hatta, di mana Soekarno berperan sebagai “solidarity maker” di awal kemerdekaan dan Hatta berperan sebagai administrator negara.
Prinsip meritokrasi dalam menentukan wakil presiden membuka kesempatan yang setara bagi setiap figur potensial yang cakap dan teknokratis untuk menyelenggarakan pemerintahan secara benar demi mencapai tujuan-tujuan negara,” ujar Fahri
Fahri juga menjelaskan, secara konstitusional, Pasal 6A Ayat (1) mengatur “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukkan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan pasangan presiden dan wakil presiden.
“Keduanya adalah dwitunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan. Namun, secara doktriner, meski merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, presiden dan wakil presiden adalah lingkungan jabatan konstitusional yang terpisah,” ungkap Fahri.
Dengan demikian, meski di satu sisi keduanya merupakan satu kesatuan kelembagaan, akan tetapi di sisi lain keduanya merupakan dua organ negara yang berbeda; dua organ konstitusional yang tak terpisahkan, tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan lainnya,” tegas Fahri
Secara teoretis, tugas seorang wakil presiden memang sengaja tidak didesain sedemikian rupa dalam UUD NRI 1945; konstitusi hanya menyebutkan tugas wakil presiden membantu presiden.
“Tugas membantu presiden yang dilakukan oleh seorang wakil presiden tentu saja berbeda dengan fungsi para menteri yang menurut UUD 1945 adalah pembantu presiden. Secara konseptual, bantuan wakil presiden kedudukan hukumnya tentu lebih tinggi dan komprehensif dibanding dengan para menteri negara, bantuan wakil presiden adalah sebuah (intention constitution),” kata Fahri.
Berdasarkan kaidah konstitusional, wakil presiden bertindak mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk melaksanakan suatu kewajiban hukum dalam format kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional presiden.
“Wapres juga mewakili presiden dalam hal presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusional karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Wapres pun bertindak sebagai pendamping presiden dalam melakukan kewajibannya ataupun dapat bertindak sebagai seorang pejabat publik,” jelas Fahri.
Oleh karena posisi wakil presiden sangat vital, Fahri Bachmid berpendapat pemilihan wapres harus menghindari prinsip ban serep, “spare tire”. Secara ketatanegaraan, eksistensi hukum wakil presiden terhadap presiden dapat berada pada beberapa kemungkinan: a. Sebagai wakil yang mewakili presiden selaku Kepala Pemerintahan; b. Sebagai pengganti yang menggantikan presiden; c. Sebagai pembantu yang membantu presiden; d. Sebagai pendamping yang mendampingi presiden; e. Sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri.
Fahri Bachmid menekankan bahwa kedudukan wakil presiden sebagai konsekwensi “intensi konstitusional” meski perannya “memberi bantuan kepada presiden dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya”. Hal ini dapat dibaca pada dua keadaan hukum yang sangat mendasar, yaitu a. Membantu presiden dalam melakukan kewajibannya; dan, b. Menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan.
Dengan demikian, menentukan preferensi politik dalam memilih calon wakil presiden adalah sesuatu yang serius. Pertimbangannya harus berlandaskan kepentingan nasional yang paling mendasar.
Dengan demikian dapat dipahami, kelembagaan wakil presiden bukan sekadar ban serep. Seorang wakil presiden memiliki peran aktual dalam menata dan mengelola negara secara benar sesuai sumpah jabatan presiden dan/atau wakil presiden, yakni memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
Fahri Bachmid menyarankan, ke depan, dalam menentukan cawapresnya, Capres Prabowo Subianto dapat menerapkan konsep meritokrasi serta mempertimbangkan figur cawapres sesuai kebutuhan teknis penyelengaraan negara.
Menurut Fahri Bachmid, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. sangat memenuhi kriteria itu. Guru Besar Hukum Tata Negara kelahiran Mangar, Belitung, itu ia nilai sebagai teknokrat yang dapat dengan sangat baik memainkan peran konstitusionalnya sebagai wakil presiden. Yusril akan fokus mengurus dan menata negara, membangun sistem yang kuat, menata birokrasi serta membenahi mekanisme dan sistem ketatanegaraan yang ada.
“Sebagaimana kita ketahui, produk amandemen UUD 1945 masih menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan kajian, pendalaman serta upaya-upaya perbaikan melalui upaya-upaya konstitusional dengan cara amandemen kelima UUD 1945. Nah, persoalan ini adalah pekerjaan serius yang membutuhkan konsentrasi, kehati-hatian yang tinggi, serta upaya konsolidasi sistemik yang melibatkan lembaga-lembaga negara terkait untk mengerjakannya,” ujar Fahri
Hal krusial tersebut, tambah Fahri, tentu butuh peran seorang wapres yang mumpuni, yakni sosok cendekiawan andal yang menguasai teknis hukum tata negara. “Teknokrat sekelas itu hanya ada pada figur Prof. Yusril Ihza Mahendra,” tegas Fahri.
Ia menambahkan, kriterium yang harus dipakai sebagai patokan penentuan cawapres adalah kebutuhan negara saat ini, yakni figur yang dapat memainkan peran-peran konstruktif dalam menata negara, agar konsolidasi demokrasi tetap berada pada rel yang benar. “Bukan kebutuhan elektoral atau elektoralisme semata yang hanya berorientasi pada kepentingan menang-kalah dalam Pemilu,” tutup Fahri. (Red)
