Dewan Majelis PPP Desak DPP Gelar Muktamar Tahun Ini

AKTUALITAS.ID – Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Mardiono untuk segera menggelar muktamar pada tahun ini. Desakan ini muncul akibat kegagalan partai berlambang Kabah dalam membawa wakil ke DPR RI.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy, mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Syariah PPP, Mustofa Aqil Siroj. 

“Betul, disampaikan langsung oleh dua Ketua Majelis kepada Plt. Ketum, yaitu Kiai Zarkasih Nur (Ketua Majelis Kehormatan) dan Kiai Mustofa Aqil (Ketua Majelis Syariah),” ujar Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Romy, yang saat ini berada di luar negeri untuk agenda pribadi, tidak ikut dalam pertemuan dengan Mardiono.

Surat yang bertanggal 1 Mei 2024 itu ditandatangani oleh empat petinggi dewan majelis, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan Romahurmuziy.

Isi surat tersebut mengandung beberapa poin penting. Dewan majelis menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mereka mencatat bahwa perolehan suara PPP di tingkat nasional (DPR RI) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah dibandingkan perolehan suara di tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota).

“Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR RI) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota); (2) nomenklatur ‘Pelaksana Tugas’ Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode,” demikian bunyi surat tersebut.

Dewan majelis juga menekankan bahwa forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah muktamar, sehingga mereka meminta agar muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima.

Selain itu, dewan majelis mendesak DPP untuk segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) guna menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang. Hal ini dinilai mendesak mengingat kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024.

“PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya,” bunyi surat itu.

Desakan ini mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpuasan internal atas kinerja partai, serta harapan agar PPP dapat segera melakukan evaluasi dan penyesuaian strategis demi perbaikan di masa depan. (YAN KUSUMA/RAFI)