Pemerintah Jakarta Uji Coba Sekolah Swasta Gratis, Solusi Pemerataan Pendidikan

AKTUALITAS.ID – Pemerintah DKI Jakarta akan mulai menguji coba program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, sekaligus solusi bagi ribuan anak yang masih belum mendapatkan akses sekolah di Jakarta.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga Jakarta.

“Sekolahnya tetap berbayar, tapi yang menanggung biayanya adalah pemerintah. Ini sebetulnya adalah kewajiban konstitusional yang harus ditunaikan oleh negara,” ujar Ubaid saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Solusi untuk Keterbatasan Sekolah Negeri

Saat ini, daya tampung sekolah negeri di Jakarta masih terbatas. Tercatat, sekitar 99 ribu anak belum mendapatkan tempat di sekolah. Uji coba program sekolah swasta gratis di 40 sekolah diharapkan bisa menjadi solusi bagi mereka.

Selain itu, program ini juga melengkapi skema bantuan yang telah ada, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Sekolah gratis ini terbuka untuk seluruh warga Jakarta, sedangkan KJP Plus lebih spesifik membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera. KJP Plus bisa menutup berbagai kebutuhan sekolah, tapi tidak mencakup biaya pendidikan di sekolah swasta,” jelas Ubaid.

Perlunya Transparansi dan Pengawasan Masyarakat

Agar program ini tepat sasaran, Ubaid menekankan pentingnya transparansi. Ia mengusulkan agar data penerima manfaat KJP Plus dan sekolah gratis dapat diakses secara online melalui sistem yang terintegrasi di situs sekolah.

“Program ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan, sehingga bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

Program sekolah swasta gratis ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan akses pendidikan di Jakarta. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan yang layak. (YAN KUSUMA/RIHADIN)