Massa Aksi Minta Stabilitas Harga dan Hentikan Pemborosan APBN

AKTUALITAS.ID – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa dan long march menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok hingga harga bahan bakar minyak (BBM).

Aksi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan sejumlah aliansi mahasiswa tersebut diawali dari kawasan Gedung DPR/MPR RI sebelum massa bergerak menuju pusat ibu kota. Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi karena dianggap belum menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kepala Bidang Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia, Mora, mengatakan isu harga kebutuhan pokok dan BBM menjadi salah satu tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut.

“Harapan kami adalah menentukan harga pokok dan juga BBM karena itu cukup penting,” kata Mora di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (12/6/2026).

Selain meminta stabilitas harga, mahasiswa juga menuntut penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dikaji ulang, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengangkat isu penghentian militerisme di ruang sipil serta mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang menuai kritik publik.

Menurut Mora, aksi demonstrasi merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang saat ini.

“Aksi ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi yang sedang terjadi. Itu menunjukkan kepada rakyat bahwa masih ada orang-orang yang peduli, masih ada orang-orang yang ingin memperjuangkan hak-hak sipil,” ujarnya.

Ia menjelaskan demonstrasi kembali digelar karena berbagai aspirasi yang sebelumnya disampaikan mahasiswa dinilai belum mendapatkan respons memadai dari pemerintah.

“Selama ini kita sudah berkali-kali melakukan aksi, baik itu di Patung Kuda maupun di depan Gedung DPR, dan tidak pernah sekalipun kita melihat perubahan yang terjadi,” tuturnya.

Mora juga memastikan aksi tersebut telah melalui prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan. Pihak penyelenggara telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian dua hari sebelum pelaksanaan aksi.

“Berdasarkan undang-undang, demonstrasi itu tidak perlu izin, demonstrasi itu memerlukan pemberitahuan. Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan dari H-2,” katanya.

BEM UI berharap pemerintah dapat menanggapi tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan melakukan evaluasi terhadap program maupun kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

Mahasiswa menilai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat agar aspirasi publik dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. (MICKO)