PMK: Angka Kemiskinan di Indonesia Capai Titik Terendah dalam 10 Tahun Terakhir

AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2024 adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan mencapai 9,03 persen, turun 0,33 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023.

“Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Muhadjir juga menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem terus berlanjut. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 0,83 persen, turun 0,29 persen poin dari 1,12 persen pada Maret 2023. Penurunan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Presiden Joko Widodo, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024. Dengan waktu hanya lima bulan tersisa, pemerintah berupaya keras mengoptimalkan berbagai intervensi yang ada.

“Kita upayakan dalam lima bulan ke depan untuk semua intervensi yang sudah ada kita optimalkan. Intervensinya dari tiga strategi, yaitu menekan angka pengeluaran keluarga miskin, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan, dan kita juga mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan,” jelas Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir mencatat penurunan positif dalam rasio gini, yang mencerminkan ketimpangan ekonomi. Rasio gini pada Maret 2024 mencapai 0,379 poin, turun 0,009 poin dari 0,388 poin pada Maret 2023. “Semakin mendekati nol, semakin bagus,” tambahnya.

Untuk mencapai target penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Muhadjir menekankan pentingnya kolaborasi multipihak. “Ini tentu melibatkan unsur pentahelix, terus kita pacu agar fungsi lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok strategis di masyarakat betul-betul bisa ambil bagian dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya ini. “Semuanya sangat tergantung pada kemauan baik dan kesungguhan pemerintah daerah setempat, karena untuk urusan kemiskinan ini, tanggung jawab dan wewenang itu berbagi antara pusat dan daerah,” kata Muhadjir.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam waktu dekat. (KAISAR/RAFI)